Publikbicara.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri membuka layanan administrasi kependudukan darurat bagi warga terdampak banjir bandang di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025).
Layanan tersebut ditinjau langsung Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam. Dalam kunjungannya, ia memastikan seluruh sarana pendukung pelayanan berfungsi optimal, mulai dari jaringan internet berbasis satelit Starlink, power station, hingga solar panel portabel.
Hani menegaskan, kehadiran Dukcapil di lokasi bencana bertujuan menjamin pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat. Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhenti akibat bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Hani didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, Besri Rahmad, serta Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama. Rombongan meninjau langsung proses penerbitan dokumen pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan.
Petugas di posko darurat melayani perekaman data biometrik, pencetakan KTP elektronik, serta penerbitan Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Salah satu warga, Dedi Rahmansyah (36), tercatat baru pertama kali melakukan perekaman KTP-el setelah sebelumnya belum terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Menanggapi hal tersebut, Hani meminta petugas memastikan seluruh warga memperoleh identitas kependudukan tanpa terkecuali. Pemeriksaan sidik jari dan verifikasi data dilakukan di lokasi agar dokumen dapat segera diterbitkan.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak November 2025 berdampak pada ribuan warga dan menyebabkan banyak dokumen kependudukan hilang atau rusak. Kondisi ini membuat pelayanan adminduk menjadi kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, Besri Rahmad, menyatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik dalam penanganan administrasi kependudukan pascabencana.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama, mengatakan posko darurat menjadi solusi cepat bagi masyarakat. Dukcapil setempat juga menerima tambahan 4.000 blangko KTP-el dari pemerintah pusat untuk mempercepat pencetakan dokumen warga.
Pemerintah daerah optimistis pelayanan administrasi kependudukan di wilayah terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali normal seiring dukungan sarana dan logistik dari Ditjen Dukcapil. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
