Publikbicara.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memandang perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang solid sepanjang 2025, meski tekanan global dari berbagai sisi terus membayangi. Keyakinan itu tertuang dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2026 yang dirilis dalam konferensi pers di kantor APINDO, Selasa (9/12).
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa pada 2026, ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,0%-5,4% (yoy). Menurutnya, tren pertumbuhan tersebut tetap berada pada jalur positif, namun perlu diiringi kewaspadaan terhadap dinamika global yang semakin tidak menentu.
“Kuartal pertama 2026 kemungkinan menjadi titik paling kuat bagi perekonomian, karena dorongan musim liburan, Imlek, Ramadan, hingga Idul Fitri,” ujar Shinta.
Ia menambahkan, setelah periode tersebut, ekonomi berpotensi melambat pada kuartal II dan III seiring meredanya faktor musiman dan belum optimalnya efektivitas kebijakan pendukung.
Dalam kesempatan itu, Shinta didampingi Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Sekretaris Umum Aloysius Budi Santoso, serta sejumlah ketua bidang di jajaran APINDO.
APINDO juga menilai ketidakpastian eksternal-dari tensi geopolitik hingga fragmentasi perdagangan-masih menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi arus dagang, pergerakan nilai tukar, hingga keputusan investasi.
Untuk 2026, inflasi diperkirakan berada pada 2,5 ± 1 persen, sesuai dengan target Bank Indonesia. Adapun defisit APBN diproyeksikan berada di rentang 2,7%-2,9% PDB, sehingga pemerintah perlu menerapkan disiplin fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di level Rp16.500-Rp16.900 per USD, terdorong oleh tekanan eksternal serta kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Pertumbuhan kredit diperkirakan pulih secara bertahap, dengan investasi dan ekspor menjadi mesin utama pemulihan.
Di sisi lain, target investasi nasional sebesar Rp2.175 triliun dinilai masih realistis dicapai, terutama jika proyek strategis nasional berjalan sesuai rencana dan iklim usaha terus membaik. Namun, APINDO mengingatkan bahwa reformasi struktural tetap menjadi pekerjaan rumah besar, mulai dari lemahnya konsumsi rumah tangga, tingginya tingkat informalitas, hingga kualitas tenaga kerja yang belum merata.
“Kita juga perlu memastikan kebijakan upah di 2026 tetap berbasis data dan berorientasi pada daya saing industri,” tegas Shinta. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
