Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada 2025. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang mencapai 7,46 persen dan nasional 9,63 persen.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengatakan capaian tersebut menjadi kemajuan penting mengingat Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penduduk Bogor diperkirakan menembus 6 juta jiwa pada 2025.
“Jumlah penduduk miskin mencapai 446.790 orang. Namun rasionya lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Tren penurunannya juga konsisten sejak 2021, dari 8,13 persen kini menjadi 6,25 persen,” jelas Bambam dilansir dari Diskominfo.
Ia menyampaikan, dalam lima tahun terakhir sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. Menurutnya, berbagai program yang digulirkan pemerintah daerah memiliki kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2025, Pemkab Bogor mengalokasikan sekitar Rp700 miliar untuk penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor. Salah satu program terbesar adalah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan target 3.406 unit.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program hunian tetap bagi korban bencana, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha mikro untuk memacu peningkatan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan.
Bambam menambahkan, upaya peningkatan layanan dasar terus diperkuat. Salah satunya melalui rencana alokasi Rp1 triliun pada 2026 untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen bagi seluruh penduduk.
Meski capaian penurunan kemiskinan cukup positif, Pemkab Bogor tetap menghadapi tantangan berat. Jumlah penduduk yang sangat besar serta tingginya risiko bencana di wilayah Bogor dinilai dapat menimbulkan kemiskinan baru bila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun berbagai pemangku kepentingan agar penanganan kemiskinan lebih efektif dan menyeluruh,” pungkas Bambam. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
