Publikbicara.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sepakat memperkuat layanan kesejahteraan sosial dengan mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa dan kelurahan. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri pada Kamis (20/11/2025).
Mensos Saifullah Yusuf menilai penghidupan kembali Puskesos penting untuk memastikan penanganan persoalan sosial terjangkau hingga tingkat desa. Ia menyebut Puskesos berperan sebagai pintu layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, baik terkait kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.
“Puskesos menjadi tempat keluhan warga, dari masalah penebusan ijazah, kesulitan berobat, kelaparan, sampai kendala administrasi seperti KTP,” ujar Saifullah.
Ia menyoroti banyaknya kasus sosial yang luput dari perhatian pemerintah desa, seperti lansia terlantar dan warga rentan yang hidup sendiri. Menurutnya, kevakuman peran operator desa dalam menginput dan memperbarui data sosial menjadi salah satu penyebabnya. Karena itu, ia meminta dukungan Kemendagri agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi pengaktifan kembali layanan tersebut.
Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa desa sejatinya telah memiliki wadah layanan terpadu, yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya berkaitan dengan pelayanan sosial.
Mendagri memandang integrasi Puskesos ke dalam Posyandu sebagai langkah strategis untuk memperkuat jangkauan layanan. Ia menilai Posyandu telah memiliki struktur kelembagaan yang lengkap serta tersebar merata, sehingga memudahkan penguatan fungsi sosial.
“Lembaga itu sebenarnya sudah ada, sudah ada dasar aturannya, yaitu Posyandu,” kata Tito.
Ia meyakini pemerintah desa akan menyambut baik integrasi tersebut, terutama bila pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk memperlancar operasional layanan sosial di tingkat desa. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
