Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Tim Percepatan UHC yang digelar di Paseban Naratama, Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kamis (13/11/2025). Foto: Akun resmi Pemkot Bogor.
Publikbicara.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bogor. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Tim Percepatan UHC yang digelar di Paseban Naratama, Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kamis (13/11/2025).
Denny menyebut rapat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Wali Kota tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus forum untuk mengevaluasi capaian UHC dan merumuskan langkah strategis menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi seluruh warga.
Berdasarkan data per 1 November 2025, capaian UHC Kota Bogor berada di angka 98,76 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,02 persen. Angka itu mengalami penurunan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/PBI APBN) oleh Kementerian Sosial karena tidak masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau berada pada desil 6.
“Penonaktifan ini membuat cakupan turun dan mengganggu status UHC Non Cut Off. Jika tidak dipertahankan, warga miskin yang menunggak iuran berpotensi terkendala mengakses layanan kesehatan karena kepesertaannya tidak bisa langsung aktif,” ujar Denny, dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor, Sabtu (15/11).
Ia menambahkan sejumlah tantangan lain turut mempengaruhi stabilitas UHC, mulai dari pemutakhiran DTSEN, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada penonaktifan peserta segmen PPU dan Mandiri, hingga implementasi Instruksi Wali Kota yang dinilai belum sepenuhnya optimal.
Selain persoalan data, pertumbuhan jumlah penduduk dan keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan serius. Denny menilai kondisi tersebut harus dihadapi dengan strategi pembiayaan yang lebih kreatif, adaptif, dan kolaboratif.
“Semua tantangan ini membutuhkan terobosan dan kerja bersama lintas sektor,” tegasnya.
Pemkot Bogor, kata Denny, berkomitmen menjaga capaian UHC tetap berada di atas 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Validitas data harus terus kita tingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
