Publikbicara.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045.
Pernyataan itu disampaikan Irene dalam Rapat Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian (PAK) penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rindekraf, yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
“Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kementerian khusus ekonomi kreatif. Sesuai arahan Presiden, tugas kita bukan berjalan sendiri, melainkan menghancurkan ego sektoral dan membentuk task force lintas kementerian agar regulasi yang dihasilkan benar-benar end-to-end, bukan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Irene menekankan, Rindekraf 2026-2045 dirancang sebagai roadmap penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional untuk dua dekade mendatang. Dokumen ini akan menjadi panduan kebijakan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku industri kreatif.
“Kita tidak hanya membicarakan rencana aksi, tapi juga memastikan kebijakan tiap subsektor selaras dengan kementerian terkait. Dengan begitu, saat investor masuk, regulasi sudah sinkron dan semua pihak siap bergerak,” jelasnya.
Selain mengatur arah pengembangan investasi dan talenta kreatif, Rindekraf juga menitikberatkan pada rencana riset kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Irene menilai, penyelarasan data dan riset menjadi langkah strategis untuk memperkuat soft diplomacy dan daya saing produk kreatif Indonesia di tingkat global.
“Semua langkah pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara hati-hati dan kolaboratif. Sinergi data dan riset akan memperkuat nilai tambah produk kreatif kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Irene juga menyoroti pentingnya penguatan keterampilan dasar bagi pelajar agar siap menjadi SDM kreatif yang adaptif terhadap perubahan industri.
“Banyak anak-anak kita belum dibekali kemampuan dasar seperti menjahit, mencipta, dan membuat karya dengan tangan mereka sendiri. Karena itu, kami mendorong agar kurikulum ekonomi kreatif lebih aplikatif, dengan guru berperan sebagai mentor yang menginspirasi siswa berkreasi sejak dini,” tuturnya.
Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi, menambahkan bahwa Rindekraf memiliki peran strategis sebagai pedoman nasional pengembangan ekonomi kreatif selama 20 tahun ke depan.
Menurut Cecep, sejumlah pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Ekraf untuk memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif di wilayahnya.
“Dengan adanya Rindekraf, diharapkan pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah menjadi lebih terarah dan terukur,” kata Cecep.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Kajian Manajemen Strategis Agus Syarip Hidayat, Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal, serta perwakilan dari 22 kementerian dan lembaga anggota PAK, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenlu, Bappenas, OJK, BRIN, dan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Rapat ini menjadi momentum strategis menuju finalisasi RPerpres Rindekraf 2026-2045, yang ditargetkan menjadi dasar kebijakan nasional pengembangan ekonomi kreatif terpadu dan berkelanjutan. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
