Sesi tanya-jawab di kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Kampung Papangungan, Desa Bunar.
Publikbicara.com- Enam tahun berlalu sejak banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan wilayah barat Kabupaten Bogor pada 2020, tanda-tanda pemulihan di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga masih belum tampak signifikan. Warga menilai, janji-janji pembangunan pascabencana tinggal catatan tanpa tindak lanjut nyata.
Jurnalis daerah sekaligus tokoh pemuda setempat, Dede Surya, menyuarakan kegelisahan warga lewat pesan terbuka di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Kampung Papangungan, Desa Bunar, Cigudeg, Senin (10/11/2025).
“Lahan warga, sawah, dan perkebunan rusak. Mereka menunggu negara hadir, bukan hanya melalui janji,” ujarnya dalam sesi tanya-jawab.
Menurut Dede, di hulu wilayah seperti Desa Urug dan Harkatjaya (Kecamatan Sukajaya) memang sudah ada program irigasi berjalan. Namun di wilayah tengah dan hilir, terutama di Cigudeg dan Jasinga, kondisi justru masih memprihatinkan.
Ia menambahkan, desa-desa seperti Suakaraksa, Sukamaju, Bunar, Mekarjaya, Kalong Sawah, Sipak, Pamagarsari, Jasinga dan Koleang disebut belum tersentuh program pemulihan infrastruktur yang berarti.
Selain soal normalisasi Sungai Cidurian, warga juga menghadapi hambatan besar akibat kerusakan jembatan penghubung antarwilayah. Di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, jembatan kayu yang menjadi satu-satunya akses menuju pasar dan sekolah kini nyaris ambruk.
Sementara di Kampung Papangungan, jembatan gantung yang roboh diterjang banjir pada 2020 belum pernah dibangun kembali.
“Sudah enam tahun warga menunggu. Jembatan itu bukan hanya soal infrastruktur; itu nyawa ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan,” tegas dia.
Pemerintah desa dan kecamatan dikabarkan telah berulang kali menyurati Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian (C3). Namun, balai tersebut menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 tidak terdapat alokasi dana untuk normalisasi Sungai Cidurian dengan alasan efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Doni Maradona Hutabarat dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa hak-hak dasar masyarakat harus dipenuhi tanpa alasan birokratis.
“Rakyat bukan pengemis. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Negara milik rakyat, jadi hak rakyat harus tersampaikan,” ujar Doni.
“Setiap hari rakyat membayar pajak. Dana itu untuk kesejahteraan rakyat-untuk jalan, jembatan, irigasi, dan normalisasi sungai. Ini kewajiban negara, bukan permohonan,” tambahnya.
Doni berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi dan kementerian agar proses pemulihan wilayah Bogor Barat tak lagi stagnan.
“Kita tak bisa menunggu lebih lama. Enam tahun cukup menjadi bukti bahwa Bogor Barat butuh perhatian nyata, bukan sekadar janji,” ungkap dia. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
