DPR Desak Pemerintah Serius Atasi Lonjakan PHK, Komitmen Satgas Dipertanyakan

Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto. Foto: Parlementaria.

Publikbicara.com – Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali meningkat di berbagai sektor industri.

Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan meskipun sebelumnya telah menjanjikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh pada peringatan May Day 2025 lalu.

“Peranan pemerintah belum tampak serius. Pekerja yang sudah di-PHK hak-haknya harus dipenuhi. Kasus Sritex saja belum selesai, sekarang muncul PHK baru lagi. Kompensasi dan pesangon harus diberikan sesuai aturan,” tegas Edy dilansir dari Parlementaria pada Rabu (5/11).

Edy juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global. Dirinya menilai kebijakan antar kementerian masih berjalan sektoral dan belum menunjukkan sinergi.

“Menteri Keuangan memang terlihat berupaya menjaga iklim ekonomi tetap positif, tapi upaya itu harus diikuti oleh kementerian lain. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada orkestrasi kebijakan yang solid,” tegas dia.

Menurut Edy, gelombang PHK yang terus terjadi menambah beban pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya langkah nyata, bukan sekadar wacana atau janji.

“Komisi IX akan terus mengawal perlindungan pekerja. Jangan hanya janji. Kami sudah bicara keras sejak dulu, tapi sampai sekarang belum ada hasil nyata. Pemerintah harus serius menanganinya,” pungkasnya.

Komisi IX berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait kesiapan Satgas Penanganan PHK dan langkah-langkah konkret dalam memastikan hak-hak buruh terpenuhi. (Red).