Menkeu Purbaya: Reformasi Tata Kelola Daerah Belum Tuntas, Banyak Kasus Korupsi Terungkap

Publikbicara.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah.

Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia menyebut kasus korupsi di tingkat daerah masih tinggi dalam tiga tahun terakhir.

“Suap dari audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 KPK, skor nasional integritas Indonesia hanya 71,53, di bawah target 74. Angka itu menempatkan mayoritas pemerintah daerah di zona kuning dan merah, dengan rata-rata provinsi 67 dan kabupaten 69.

Purbaya menegaskan, lemahnya tata kelola dan maraknya penyimpangan menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

“Dengan kondisi seperti ini, saya belum bisa mengusulkan kenaikan anggaran daerah tahun depan,” tegasnya.***