Publikbicara.com – Kepala Desa Karacak, Onas terlihat meluapkan rasa kecewanya dihadapan Anggota DPRD yang turut hadir dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kantor Kecamatan Leuwiliang.
“Kami cemburu dengan Kecamatan Pamijahan yang justru jauh dari lokasi tapi mendapat bantuan. Padahal kendaraan operasional perusahaan setiap hari melintasi desa kami,” ungkapnya, Rabu (8/10).
Menurut dia, hingga kini Kecamatan Leuwiliang tidak pernah menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Bonus Produksi (BP) dari aktivitas perusahaan energi panas bumi Star Energy Geothermal Salak (SEGS).
Ditempat yang sama, Kepala Desa Purasari Agus menjelaskan wilayahnya bahkan berada dalam radius dua kilometer dari area perusahaan, namun tidak mendapatkan manfaat apa pun.
“Kami masuk wilayah ring satu, tapi tidak pernah mendapat CSR atau BP,” kata Agus.
Agus juga meminta ada kajian ulang terhadap dokumen AMDAL dan pemeriksaan lapangan oleh ahli geologi BRIN untuk memastikan dampak sebenarnya dari kegiatan perusahaan.
Diharapkan adanya Reses ini dapat mendorong Bupati Bogor agar meninjau ulang kebijakan distribusi CSR dan BP, serta menindaklanjuti hasil reses agar tidak berhenti sebatas wacana.
Politisi Fraksi Golkar, Aan Triana Al Muharom, menilai desa yang terdampak langsung dari aktivitas industri seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat. Purasari dan sekitarnya jelas berdekatan dengan lokasi proyek panas bumi.
“Jangan hanya bicara Pamijahan. Ada desa-desa lain yang juga terdampak. Ini harus dikaji ulang, termasuk kemungkinan penyesuaian Peraturan Bupati agar pembagian manfaat lebih adil dan sesuai kondisi lapangan,” sebut Aan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD itu. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
