Publikbicara.com – Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf), Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar membahas langkah konkret untuk mendongkrak tenaga kerja 1,2 juta di sektor ekonomi kreatif. Target ini diwujudkan melalui strategi kolaborasi dan sinkronisasi data antar-kementerian.
“Kehadiran Kementerian Ekraf hari ini untuk memberi penguatan dan dukungan, terkait dua hal. Pertama, penguatan profesionalisme terhadap pekerjaan tiap subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mendorong berwirausaha. Kedua, kaitan output terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky seusai pertemuan di Ruang Rapat Menko Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa, 2 September 2025.
Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja sektor ekraf tahun 2024 telah mencapai 26,5 juta orang. Tenaga kerja ditargetkan meningkat stabil sepanjang periode 2025-2029 sehingga Kementerian Ekraf optimis mampu menyerap 27,7 juta tenaga kerja pada 2029. Kementerian Ekraf juga menargetkan kontribusi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas yang mampu mendorong naiknya jumlah kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Ekraf juga menyampaikan kolaborasi lintas kementerian dalam mendukung program-program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan program-program tersebut diharapkan mampu memberi manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekraf sehingga selesai dari Sekolah Rakyat nanti mereka punya kualitas untuk bekerja dalam subsektor ekonomi kreatif. Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih dalam hal keterlibatan melatih afiliator-afiliator setiap koperasi untuk menjual produk-produk kreatif di desanya,” imbuh Menteri Ekraf.
Di sisi lain, kolaborasi-kolaborasi juga terus dilakukan sebagai bentuk sinergi dan komitmen Kementerian Ekraf melalui pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja serta wirausahawan sekaligus peningkatan akurasi data untuk implementasi program yang efektif.
“Kolaborasi juga sudah dilakukan dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja maupun wirausaha-wirausaha baru. Selain itu, Kementerian Ekraf juga berkolaborasi dengan BPS untuk mendukung program Sensus Ekonomi Nasional yang dilakukan sepuluh tahun sekali supaya awal tahun 2026 bisa kembali memetakan potensi-potensi ekraf yang ada di berbagai daerah, terutama kabupaten dan kota,” tambah Menteri Ekraf.
Menurut Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar, pertemuan lintas kementerian ini merupakan bentuk konsolidasi sebagai upaya memberi ruang dan peluang ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan memerlukan pembaruan data secara berkelanjutan.
“Hari ini kami melaksanakan rapat rutin untuk _update_ dan sinkronisasi data supaya seluruh program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa efektif. Dinamika data yang terus berkembang akan menjadi prioritas sehingga program-program pemerintah menjadi tepat sasaran. Kami juga terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama terkait pengangguran biar tercipta lapangan kerja baru, baik di desa maupun di kota. Kami juga memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dalam konteks memperluas kesempatan lapangan kerja,” ujar Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar.
Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti yang menyampaikan bahwa kolaborasi menuju Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan lebih intensif sehingga pendataan lengkap yang langsung bisa dimanfaatkan hasilnya untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
“Kami telah mendiskusikan bagaimana memperkuat basis data untuk program-program pemerintah. Tentu ini penting karena BPS terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan, terutama BPS akan berkolaborasi lebih dekat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM sebagai momen penting untuk memiliki potret sesungguhnya ekonomi Indonesia,” ungkap Amalia Adininggar.
Dalam rapat tersebut Menteri Ekraf didampingi Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama, Dessy Ruhati. Turut hadir juga Menteri UMKM, Maman Abdurrahman; Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ahmad Riza Patria; Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; beserta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
