Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, BPK dan KPK Perkuat Sinergi

Publikbicara.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menegaskan pentingnya sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat strategi pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Pencegahan Korupsi pada KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8)

Anggota I BPK mengatakan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal menjadi salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi prioritas utama.

“Strategi pencegahan korupsi yang kita jalankan saat ini menghadapi tantangan-tantangan strategi yang tidak sederhana. Kita masih menyaksikan konsistensi terjadinya kasus korupsi di berbagai lini, hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat dan disempurnakan,” ujar Anggota I BPK.

Lebih lanjut, Anggota I BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja yang dilakukan merupakan respons atas kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi yang dijalankan benar-benar berdampak, terukur dan efisien dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia

BPK menyoroti turunnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024 menjadi 3,85, lebih rendah dibanding Tahun 2023 dan masih di bawah target Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Stagnasi skor IPAK juga dinilai menjadi alarm moral yang perlu segera direspons dengan langkah perbaikan sistemik dan kolaboratif,” jelasnya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, BPK akan melakukan pemeriksaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi substanstif dan strategis. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap proses bisnis entitas, untuk melihat secara utuh bagaimana kebijakan dan prosedur dijalankan dalam praktik

Anggota I BPK berharap seluruh jajaran KPK dapat mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, lengkap dan terbuka. Pemeriksaan diharapkan menjadi momentum untuk bersama-sama membangun komitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi.

“Mari kita pandang pemeriksaan bukan sebagai kontrol eksternal semata, tetapi sebagai alat perbaikan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya relevan tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pencegahan korupsi,” pungkas Anggota I BPK.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, serta para pejabat di lingkungan BPK dan KPK. (Red).