Publikbicara.com – Suasana politik nasional kembali memanas. Forum Purnawirawan TNI bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat yang telah dilayangkan sejak Senin (2/6/2025) itu hingga kini belum mendapat tindak lanjut dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun DPR RI.
Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), tokoh nasional Eros Djarot menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Gibran dan menyoroti lambannya respons dari lembaga legislatif.
“Ketua DPR, ya Puan, jalankan tugasmu! Jangan diam. Rakyat menunggu tindakan nyata dan percaya pada partai yang kamu pimpin,” seru Eros dengan nada tajam.
Menurut Eros, Gibran tak layak menduduki jabatan wakil presiden karena dinilai minim pengalaman dan tak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat.
“Bagaimana mungkin seseorang yang baru menjabat wali kota setengah periode, belum pernah jadi gubernur, dan tak punya pengalaman organisasi apa pun, bisa langsung duduk sebagai wapres? Ini penghinaan luar biasa terhadap sejarah bangsa. Bung Hatta dan Adam Malik pasti menangis melihat kondisi ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Eros menyebut langkah ini bukan upaya makar atau gerakan di luar konstitusi, melainkan bentuk koreksi atas pelanggaran konstitusi yang dianggap telah terjadi sejak awal pencalonan Gibran.
Senada dengan Eros, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut Gibran sudah cacat secara moral, legal, dan kompetensi. Ia menyesalkan lambannya respons dari partai politik di parlemen.
“Surat kami ini seperti musik pengiring tarian poco-poco di parlemen—didengar, tapi tak dihiraukan,” sindir Said dengan nada getir.
Said juga menyebut tiga sosok kunci yang dinilai dapat menggerakkan proses pemakzulan: Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kalau tiga tokoh ini sadar bahwa negara sedang dalam ancaman, saya yakin pemakzulan ini akan jalan,” ujarnya optimis.
Desakan ini menambah panjang deretan suara kritis terhadap kepemimpinan Gibran, yang sejak awal pencalonannya sebagai wakil presiden sudah menuai kontroversi karena dinilai melibatkan sejumlah manuver hukum yang sarat kepentingan politik.
Kini, bola panas ada di tangan DPR RI dan MPR. Akankah lembaga tinggi negara tersebut menanggapi serius aspirasi para purnawirawan dan tokoh sipil?
Atau, surat pemakzulan itu akan kembali teronggok di meja birokrasi tanpa kejelasan? Waktu yang akan menjawab.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
