Publikbicara.com — Persoalan jalan rusak di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, bukan cerita baru. Namun kini, tekanan politik mulai menggeliat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya tengah mendorong komunikasi intensif dengan DPRD DKI Jakarta dan DPRD Banten untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun lalu lintas truk tambang yang menggerus habis infrastruktur jalan umum.
Menurut Samsul, fakta tak bisa dibantah sekitar 70 persen material tambang, seperti batu dan pasir, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta dan Banten berasal dari Kabupaten Bogor, terutama wilayah Parung Panjang. Namun, beban kerusakan jalan justru sepenuhnya ditanggung oleh warga Bogor.
“Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga sudah menyampaikan bahwa yang merusak jalan-jalan di Parung Panjang itu adalah truk-truk pengangkut material ke DKI dan Banten,” ujar Samsul saat dihubungi, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan Samsul Hidayat menyingkap satu ironi besar, material tambang Parung Panjang menopang megaproyek perkotaan Jakarta dan Banten, tetapi jalan rusak dan debu tebal ditanggung warga Bogor.
Tak hanya mengganggu kenyamanan, jalan rusak juga menelan banyak korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya polusi udara.
“Pemerintah provinsi pengguna material tambang tidak bisa hanya menikmati manfaat tanpa memikul beban. Saat ini komunikasi sedang dibangun dengan DPRD DKI dan DPRD Banten,” kata Samsul.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan ini telah menjadi topik utama dalam rapat koordinasi yang digelar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama kepala daerah dari DKI dan Banten pada 16 Juni 2025.
Selain pemerintah provinsi, Samsul juga menyoroti tanggung jawab pengusaha tambang yang selama ini mengambil keuntungan dari sumber daya alam Parung Panjang.
Ia menyebut bahwa keterlibatan mereka dalam solusi pembenahan jalan adalah bukan pilihan, tapi kewajiban moral dan sosial.
“Pengusaha tambang juga harus bertanggung jawab. Mereka harus turut serta dalam pembangunan jalan khusus agar truk-truk tambang tidak lagi merusak jalan umum,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Samsul menyatakan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah memulai pembangunan jalan kabupaten di wilayah Parung Panjang.
Meski begitu, ia menyayangkan bahwa inti permasalahan sebenarnya belum tersentuh yakni pembangunan jalan khusus tambang.
“Pembangunan oleh Pemkab Bogor patut diapresiasi, tapi itu hanya solusi sementara. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mewujudkan jalan khusus tambang,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi truk-truk tambang yang melintasi jalan umum, melainkan dialihkan seluruhnya ke jalur khusus yang didesain sesuai kebutuhan industri berat.
Kritik Tajam: Parung Panjang Jadi Korban Pembangunan
Kondisi Parung Panjang hari ini adalah cerminan dari ketimpangan pembangunan yang akut. Kabupaten Bogor hanya jadi korban pasokan, sementara pusat-pusat pembangunan megapolitan menikmati hasil tambangnya tanpa mengembalikan kontribusi berarti.
Jalan rusak, kemacetan, dan dampak ekologis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga setempat.
Selama ini, diskusi soal jalur khusus tambang kerap muncul, namun realisasi selalu tertunda.
Jika komunikasi lintas provinsi dan tanggung jawab korporasi tak kunjung konkret, maka jangan heran bila ketidakadilan sosial ini akan terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sudah saatnya konsep keadilan spasial ditegakkan. Jakarta dan Banten tak bisa terus membangun di atas penderitaan Bogor.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
