Publikbicara.com– Setelah sekian lama dikeluhkan warga, nasib pembangunan Puskesmas Curug Bitung di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, akhirnya menemui titik terang.
Perjuangan panjang masyarakat yang merasa diabaikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kini mulai membuahkan hasil, berkat desakan keras dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Dinkes, sejumlah legislator menyuarakan tuntutan masyarakat dengan nada tegas.
Anggota Komisi IV, Dr. Usep Nukliri, bahkan menyatakan langsung bahwa pihaknya tidak bisa lagi mentolerir sikap “setengah hati” dari Dinkes dalam menyikapi keluhan masyarakat Nanggung.
“Kami anggota dewan telah sepakat dengan Dinas Kesehatan pada rapat badan anggaran. Saya menekankan dengan tegas dan keras kepada dinas,” ujar Dr. Usep Nukliri, menegaskan sikap politiknya.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk proses pembebasan lahan pembangunan Puskesmas Curug Bitung.
Anggaran ini wajib direalisasikan dalam tahun anggaran 2025, dan tidak boleh lagi ditunda.
“Angka Rp1,3 miliar tersebut harus secepatnya dialokasikan. Mekanismenya entah melalui pemerintah desa atau langsung oleh Kecamatan Nanggung, yang jelas tidak ada alasan lagi untuk tidak jalan,” tegas Usep.
Ketua Komisi III, Aan Triana Al Muharom, dan anggota DPRD lainnya seperti Nurodin turut mengamini keputusan ini, menegaskan bahwa DPRD akan mengawal prosesnya hingga tuntas.
Mereka berharap pembangunan fisik puskesmas dapat dimulai segera setelah lahan dibebaskan, dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Keluhan warga Curug Bitung dan sekitarnya selama ini bukan tanpa alasan. Minimnya fasilitas kesehatan membuat warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.
Tidak sedikit yang merasa “di-PHP” oleh pemerintah karena janji pembangunan puskesmas hanya berhenti di rencana tanpa realisasi.
Kini, dengan adanya keputusan konkret dari DPRD dan Dinkes, masyarakat Curug Bitung berharap agar komitmen tersebut tidak kembali berubah menjadi janji kosong.
Mereka menunggu realisasi di lapangan, bukan hanya sebatas angka di atas kertas.
Meski keputusan ini disambut positif, banyak kalangan menilai langkah ini seharusnya dilakukan jauh lebih awal.
Kritik keras muncul terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang dinilai lamban, bahkan terkesan abai terhadap kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Beberapa aktivis lokal dan tokoh masyarakat mempertanyakan mengapa alokasi anggaran baru dilakukan setelah tekanan dari DPRD.
“Kalau tidak ditekan oleh dewan, apakah rakyat harus terus menunggu sambil sakit-sakitan?” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Ke depan, publik menuntut adanya pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran ini. Mereka tidak ingin keputusan ini kembali hanya menjadi headline musiman tanpa progres yang nyata di lapangan.
Puskesmas adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek politik.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
