Publikbicara.com – Jakarta, 21 Mei 2025. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transportasi menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ganjil genap yang diterapkan di 28 akses gerbang tol wilayah DKI Jakarta.
Namun, LBH Transportasi juga mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut yang hanya diberlakukan selama lima hari, yaitu Senin hingga Jumat, 19–23 Mei 2025, pada dua sesi waktu: pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB.
Kebijakan ini, seperti diberitakan Kompas.TV online, bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. Namun menurut Direktur LBH Transportasi, Hermawanto, durasi penerapan yang terbatas justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Apakah kemacetan Jakarta hanya terjadi selama lima hari saja? Bukankah kemacetan sudah menjadi persoalan harian? Maka kebijakan ini terasa janggal jika hanya bersifat temporer tanpa kejelasan arah ke depan,” ujar Hermawanto.
Lebih lanjut, LBH Transportasi mendorong agar kebijakan ganjil genap tidak hanya diterapkan di akses gerbang tol, tetapi diperluas ke seluruh wilayah Jakarta.
Langkah ini dinilai sebagai strategi penting dalam mengatasi kemacetan kronis di ibu kota, sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.
“Penerapan ganjil genap di pintu tol adalah bentuk kebijakan afirmatif yang lebih adil dalam pengelolaan lalu lintas. Sudah saatnya kebijakan ini diperluas ke seluruh Jakarta sebagai bagian dari manajemen mobilitas kota yang berkelanjutan,” tambah Hermawanto.
Menurut LBH Transportasi, penyelesaian kemacetan tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur.
Diperlukan kebijakan pembatasan kendaraan yang terukur, dibarengi dengan penguatan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi.
LBH Transportasi juga menekankan bahwa kebijakan ganjil genap dapat memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan kualitas udara dan efisiensi waktu perjalanan warga.
Dalam pernyataan resminya, LBH Transportasi mengajak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ganjil genap.
2. Menyusun strategi mitigasi bagi kelompok masyarakat rentan yang terdampak.
3. Menjamin peningkatan layanan transportasi umum sebagai syarat mutlak perluasan kebijakan.
“Ganjil genap bukan pembatasan hak, tetapi justru bentuk perlindungan terhadap hak warga kota untuk menikmati ruang publik yang sehat, aman, dan efisien,” tutup Hermawanto.
Untuk informasi lebih lanjut: LBH Transportasi – Hermawanto di nomor 0815 8853 056.**
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
