Publikbicara.com – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial justru merupakan terobosan berani untuk menjawab ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Di tengah tantangan akses pendidikan formal yang belum merata, Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.
Ketua Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker) Bogor, Ra Dien, menyebut program ini bisa saja menggunakan kurikulum nasional plus-plus.
Kirikulum yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga menambahkan muatan lokal dan kecakapan hidup yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi peserta didik.
“Ini menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengajar teori, tapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis.” ungkap Ra Dien.
Berlawanan dengan kritik sebagian pihak, program ini bukan bentuk dualisme, melainkan pelengkap dari sistem pendidikan formal.
Sekolah Rakyat bukan sekolah tandingan, melainkan ruang alternatif pembelajaran bagi anak-anak yang terpinggirkan dari sistem utama karena faktor kemiskinan, geografis, atau sosial.
“Jangan bikin stigmatisasi terhadap istilah “Sekolah Rakyat” yang berlebihan.” imbuh Ra Dien. Sabtu, (03/05/2025).
“Justru, nama ini mencerminkan semangat inklusi sosial, bahwa semua warga negara berhak atas pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang.” tandasnya.
Di berbagai negara, pendekatan serupa terbukti berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan dari kelompok marjinal.
Kementerian Sosial, sebagai institusi yang dekat dengan permasalahan sosial dan kemiskinan, sangat relevan memimpin program ini.
“Mereka pasti memahami realitas di lapangan dan dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Justru kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dapat memperkuat sinergi lintas sektor.” kata dia.
Terkait anggaran, pemerintah telah menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan prinsip efisiensi dan partisipasi masyarakat.
Program ini banyak menggandeng relawan, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya untuk menciptakan model pendidikan berbasis komunitas yang hemat biaya, namun tetap berkualitas.
Kritik yang menyebut kurangnya transparansi dan kajian akademik juga tidak sepenuhnya tepat.
Pemerintah telah membuka ruang dialog dan uji coba terbatas di beberapa daerah sebelum peluncuran skala nasional.
Evaluasi akan terus dilakukan secara berkala agar program ini semakin matang dan responsif terhadap dinamika yang ada.
Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program seperti Sekolah Rakyat menjadi bukti komitmen negara hadir di tengah rakyat.
“Pendidikan tidak boleh eksklusif hanya untuk yang mampu. Dengan Sekolah Rakyat, pemerintah mengirim pesan kuat bahwa tidak ada anak yang boleh tertinggal karena kemiskinan.” cetus Ra Dien.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
