Publikbicara.com– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan.
Kebijakan ini muncul setelah terungkap adanya dugaan penyaluran dana miliaran rupiah kepada yayasan yang tidak terverifikasi, serta penyalahgunaan dana hibah yang tidak berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Dedi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/4/2025).
Dedi menyebutkan, langkah penghentian sementara ini dilakukan sambil menunggu hasil verifikasi menyeluruh dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat.
Menurutnya, skema bantuan hibah saat ini terlalu longgar dan rawan disusupi kepentingan politis, terutama karena berbasis aspirasi dan kedekatan, bukan kebutuhan riil lembaga pendidikan.
“Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan. Bukan berdasarkan lobi atau hubungan politik,” ujarnya. Dedi menegaskan, DPRD Jawa Barat telah memberikan dukungan penuh atas kebijakan ini.
Salah satu temuan yang memicu kebijakan penghentian sementara adalah adanya yayasan baru yang tidak tercatat secara resmi, namun mendapatkan kucuran dana hingga miliaran rupiah.
Ironisnya, dana tersebut tidak jelas peruntukannya dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap layanan pendidikan.
Tidak hanya itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menyalurkan bantuan untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota, asalkan datanya valid dan kebutuhan siswanya terukur.
“Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar. Kalau memang sekolah itu benar-benar dibutuhkan dan jelas siswanya, kita bantu. Tapi jangan sampai ada lagi penyalahgunaan,” kata Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya tata ruang dalam pembangunan sekolah. Sekolah baru tidak boleh dibangun terlalu dekat dengan SD atau SMP yang sudah ada, untuk mencegah persaingan tidak sehat dalam perebutan siswa.
Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan, Dedi optimistis target partisipasi 100 persen pelajar hingga jenjang SMA/MA bisa tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.
Namun, langkah ini sekaligus menjadi alarm keras terhadap praktik-praktik penyimpangan yang selama ini luput dari pengawasan publik.
Kebijakan ini dinilai menjadi uji konsistensi Pemprov Jabar dalam menertibkan pola bantuan pendidikan yang kerap menjadi celah permainan anggaran dan kepentingan kelompok tertentu.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
