Publikbicara.com– Di tengah larangan resmi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kegiatan study tour yang dinilai membahayakan keselamatan siswa, SMK Bumi Sejahtera Cibungbulang justru nekat melaksanakan kegiatan tersebut secara diam-diam, Selasa dini hari (22/04/2025).
Ironisnya, pemberangkatan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara yang mencurigakan, bus rombongan siswa diparkir jauh di dalam kawasan Perumnas Cimanggu.
Dilansir dari sejumlah media online yang dikabarkan memantau langsung di lokasi menemukan sejumlah guru tengah sibuk mengatur siswa tanpa memberikan informasi jelas.
Salah satu guru bahkan menolak berkomentar dan menyarankan konfirmasi ke kepala sekolah yang disebut sudah lebih dulu berangkat.
Hal yang lebih memprihatinkan, berdasarkan pengakuan wali murid berinisial R (35), pihak sekolah mematok biaya sebesar Rp 3,5 juta per siswa.
Dana ini disebut mencakup biaya study tour dan ujian sekolah, namun tanpa kejelasan transparansi ataupun opsi keringanan bagi siswa yang tidak mampu.
“Biaya sebesar itu sangat memberatkan. Apalagi ada tunggakan lain yang belum saya bayar. Tapi sekolah tetap mewajibkan, karena katanya biaya ujian disatukan dengan study tour,” ungkap R kepada awak media.
Senada dengan itu, wali murid lainnya, U (56), mengecam keras sikap sekolah yang dianggap memaksakan dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi para orang tua.
“Ini jelas kelicikan. Tidak ikut pun tetap harus bayar, tidak ada kebijakan sedikit pun. Padahal Gubernur sudah melarang, kenapa sekolah tetap jalan? Ini seperti mengakali kebijakan pemerintah dan menambah beban orang tua,” tegasnya.
Tindakan SMK Bumi Sejahtera ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan dan sanksi dari Dinas Pendidikan setempat.
Apakah sekolah-sekolah diperbolehkan mengabaikan instruksi resmi demi kepentingan yang tidak jelas? Ataukah ada pembiaran sistemik terhadap praktik yang membebani masyarakat?
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi.
Kejadian ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat dampaknya langsung menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
