PHRI Kritik Pemerintah: Inovasi Tak Semudah Bicara, Sektor Hotel dan Restoran Terpukul

Publikbicara.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkritik pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyarankan pelaku usaha hotel untuk berinovasi dengan mencari pangsa pasar lain.

Menurut PHRI, saran tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang tengah tertekan oleh berbagai kebijakan efisiensi anggaran.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusron, menilai bahwa pemerintah asal bicara tanpa memahami kompleksitas industri perhotelan dan restoran.

Ia menegaskan bahwa pasar hotel telah dibentuk oleh pemerintah sendiri, sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk tiba-tiba mengubah strategi bisnis mereka.

“Gimana cara inovasinya? Pasar ini kan sudah dibentuk oleh orkestrasi pemerintah. Sekarang tiba-tiba disuruh berinovasi mencari pasar lain, itu bukan hal yang mudah,” ujar Maulana saat dihubungi Suara.com, Senin (7/4/2025).

Maulana juga menyoroti dampak langsung kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor perhotelan.

Menurutnya, penurunan tingkat hunian hotel tidak hanya terjadi selama libur Lebaran Idul Fitri 2025, tetapi juga berlanjut hingga setelahnya, ketika biasanya masih banyak kegiatan yang memanfaatkan fasilitas hotel.

“Setelah Lebaran, biasanya ada banyak reservasi untuk berbagai kegiatan. Namun tahun ini, jumlahnya sangat menurun akibat efisiensi anggaran pemerintah. Dampaknya cukup besar bagi industri kami,” katanya.

Lebih lanjut, Maulana menegaskan bahwa wisatawan domestik tetap menjadi konsumen utama hotel dan restoran di Indonesia

Oleh karena itu, mengalihkan pangsa pasar bukanlah solusi yang mudah diterapkan.

“Pemerintah harus lebih fokus dalam mengatasi penurunan daya beli masyarakat agar ekonomi tetap berputar. Kalau daya beli turun, sektor pariwisata juga terkena imbasnya,” tuturnya.

Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah upaya pelaku usaha untuk bertahan di tengah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada industri perhotelan dan restoran.

Pelaku usaha pun berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, bukan sekadar saran inovasi tanpa landasan yang jelas.***