Publikbicara.com – Kontroversi pengadaan paket buku seharga Rp 25 juta untuk desa-desa di Kabupaten Bogor terus bergulir.
Setelah desa-desa di Kecamatan Bojonggede, kini giliran desa-desa di Bogor Barat, termasuk di Kecamatan Cigudeg, yang mulai menerima kiriman buku tersebut, meski tanpa ada kejelasan mekanisme pengadaan dan sosialisasi kepada kepala desa.
Salah satu kepala desa di Bogor Barat, yang enggan disebut namanya, mengaku terkejut dengan kedatangan paket buku tersebut.
Padahal, sebelumnya ia telah menyatakan bahwa desanya tidak menerima atau mengajukan permintaan buku tersebut.
“Kemarin datang buku paketnya. Sebelumnya saya bilang nggak ada, ternyata datang juga buku paketnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan prosedur pengadaan buku yang dinilai janggal.
Menurutnya, program Pojok Baca Desa ini seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan kepada para kepala desa, bukan sekadar mengirimkan paket buku tanpa pemberitahuan dan kejelasan.
“Setahu saya tidak ada sosialisasi soal Pojok Baca Desa ini,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pengiriman buku dengan harga fantastis tersebut.
Ia bahkan langsung merespons dengan nada tegas saat dimintai konfirmasi.
“Ini nggak boleh, om. Saya cek dulu ya,” kata Rudy Susmanto.
Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar. Jika bupati saja tidak mengetahui kebijakan pengadaan ini, siapa pihak yang bertanggung jawab?
Apakah ada tekanan terhadap kepala desa untuk membeli paket buku tersebut?
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Reynaldi, belum memberikan tanggapan terkait polemik ini.
Dugaan sikap bungkam DPMD semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dalam mekanisme pengadaan paket buku tersebut.
Kasus ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi dalam kebijakan yang menyangkut desa-desa.
Jika benar ada pemaksaan kepada kepala desa untuk membeli paket buku ini, maka harus ada investigasi lebih lanjut.
Transparansi dan akuntabilitas anggaran desa tidak boleh dikorbankan atas nama program Yang tidak jelas.**
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
