Publikbicara.com – Pemerintah terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Salah satu langkah nyata yang kini diwujudkan adalah peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat, yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menampung anak-anak yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi, yaitu 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.
“Sekolah ini akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semua kebutuhan siswa, termasuk pakaian, alat tulis, serta makan dan minum, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak,” ujar Saifullah Yusuf.
Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 350 siswa di setiap jenjang pendidikan, sehingga total siswa dalam satu sekolah mencapai sekitar 1.000 orang.
Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program ini, dengan target pembangunan sekolah yang dimulai tahun ini.
Nama Sekolah Rakyat (SR) mengingatkan banyak orang pada sistem pendidikan di era pra dan pasca-kemerdekaan, sekitar tahun 1950-1960-an.
Namun, kemunculan kembali Sekolah Rakyat saat ini menimbulkan berbagai spekulasi.
Ada yang menganggapnya sebagai kritik terhadap dunia pendidikan saat ini yang meski menghabiskan anggaran besar, namun dinilai belum sepenuhnya mampu membentuk karakter dan moral generasi muda.
Ahmad, seorang warga Bogor, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi remaja saat ini.
“Dulu, senakal-nakalnya anak muda, mereka masih menghormati guru dan takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tapi sekarang, lihat saja, banyak kasus tawuran yang berujung kehilangan nyawa,” ujarnya, Jumat (14/03/2025).
Hal ini juga diamini oleh Ketua Jaringan Kebudayaan Rakyat Kabupaten Bogor, Dien.
Ia menilai bahwa program ini bisa menjadi solusi atas permasalahan moral dan budi pekerti generasi muda.
“Kita tentu mengapresiasi Program Sekolah Rakyat ini. Harapannya, ini bisa menjadi jalan untuk membangun karakter generasi mendatang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dien menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar alternatif, tetapi juga tamparan bagi lembaga pendidikan formal maupun nonformal agar terus berbenah dan berevolusi.
“Program ini harus didukung oleh semua pihak. Lembaga pendidikan juga harus mulai bertanya, ada apa dan mengapa pemerintah merasa perlu menghadirkan kembali Sekolah Rakyat?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pasti memiliki alasan kuat dalam menghadirkan program ini.
“Setiap program pasti punya tujuan dan visi yang jelas. Dan kita semua bertanggung jawab untuk ikut menyukseskannya,” pungkas Dien.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan yang layak.
Tidak hanya menyiapkan mereka secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, berakhlak, dan berdaya saing di masa depan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
