Publikbicara.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan mengusulkan program wajib militer (wamil) bagi pelajar yang tertangkap karena terlibat geng motor, perkelahian, atau balapan liar.
Bahkan, wamil ini juga direncanakan masuk dalam kurikulum SMA/SMK sebagai bagian dari pembentukan karakter bela negara.
“Rencananya, mereka yang tertangkap karena balapan liar, geng motor, atau perkelahian antarpemuda akan kami masukkan dalam wajib militer.
Selain itu, saya juga berencana memasukkan kurikulum wamil untuk SMA guna membangun karakter bela negara,” ujar Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurut Dedi, kebijakan ini akan dijalankan dengan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar, sehingga para pelajar yang bermasalah bisa mendapatkan pembinaan secara disiplin dan militeristik.
“Hapus Study Tour dan Perpisahan yang Bebani Orang Tua.”
Selain wamil, Dedi juga menegaskan larangan study tour ke luar Jabar serta acara perpisahan dan wisuda yang berbiaya tinggi.
Ia menilai, pungutan dari sekolah untuk kegiatan tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya utang orang tua ke pinjaman online (pinjol) atau bank emok.
“Tidak semua orang tua mampu membayar study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai mereka harus berutang hanya demi membiayai acara sekolah anaknya,” tegasnya.
Dedi menekankan bahwa acara kelulusan tetap bisa diadakan, tetapi harus dilakukan secara kreatif dan diinisiasi oleh siswa melalui OSIS, tanpa campur tangan guru atau sekolah. Iuran pun diperbolehkan, namun harus dikelola secara mandiri oleh siswa.
“Jangan ada dramatisasi dan komentar yang aneh-aneh soal kebijakan ini,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar: Utamakan Pendidikan Budaya dan Agama
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai bahwa sebelum menerapkan wamil, Pemprov Jabar sebaiknya mengutamakan pendidikan budaya dan agama sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja.
“Saya setuju gagasan Kang Demul (Dedi Mulyadi), tapi saya lebih menekankan pentingnya pendidikan agama dan budaya dalam membentuk anak-anak muda yang berakhlak baik serta memahami budaya Sunda,” ujar Ono dalam unggahan Instagramnya, Kamis (27/2/2025).
Ono juga mengingatkan bahwa pendekatan preventif ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013, sehingga program bela negara seharusnya tidak hanya bersifat represif tetapi juga membangun kesadaran sejak dini melalui kurikulum sekolah.
Wacana wamil bagi pelajar ini pun menuai beragam respons dari masyarakat.
Sebagian mendukung karena dinilai bisa menekan angka kenakalan remaja, namun ada juga yang menganggap pendekatan ini terlalu keras dan perlu dikaji lebih lanjut.**
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
