Publikbicara.com – Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, menunjukkan komitmennya untuk menepati janji kampanye dengan menebus ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Program ini menjadi bagian dari agenda 100 hari kerja Pramono bersama wakilnya, Rano Karno, usai memenangkan Pilkada 2024.
Ketua bidang komunikasi tim transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, mengonfirmasi bahwa penebusan ijazah ini akan menggunakan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta.
“Tebus ijazah sudah pasti dilakukan. Sudah fix, kita akan menggunakan dana dari uang zakat Baznas Bazis DKI Jakarta,” ujar Chico kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Langkah Konkret Pemprov DKI
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI akan membuka posko pelaporan bagi warga yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masalah tunggakan biaya.
Setelahnya, tim yang bertugas akan melakukan verifikasi sebelum proses pelunasan dilakukan.
“Bertahap, ya. Tidak bisa satu hari langsung selesai semua. Harus ada proses pendataan, verifikasi, lalu pelunasan.
Tapi yang jelas, Mas Pram tidak mau ada lagi ijazah yang tertahan hanya karena siswa tidak mampu membayar SPP,” jelas Chico.
Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari upaya memenuhi janji politiknya kepada masyarakat Jakarta.
Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama di sektor pendidikan.
“Apa yang saya akan kerjakan dengan Bang Doel selama 100 hari, kami akan memenuhi janji-janji politik. Karena janji kami bukan hal yang luar biasa, tetapi hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Jakarta,” ungkap Pramono, Sabtu (1/2/2025).
Selain menebus ijazah siswa, Pramono juga menyoroti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Termasuk di dalamnya adalah ijazah-ijazah yang ditahan di SD, SMP, dan SMA di Jakarta. Kami akan menyelesaikannya dalam waktu 100 hari,” tegasnya.
Dengan program ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan hanya karena ijazah mereka tertahan.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pramono-Rano dalam membangun Jakarta yang lebih inklusif dan berkeadilan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
