Publikbicara.com – Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) hari ini, Senin (3/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta.
Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Ketua Koordinator Nasional ADAKSI, Anggun Gunawan, menjelaskan bahwa ada dua tuntutan utama dalam aksi ini.
Pertama, memastikan anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 diberikan kepada semua dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa membedakan status mereka, baik dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Hukum (BH), maupun dosen PNS yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Kedua, mereka mendesak pemerintah untuk membayarkan tunggakan tukin sejak tahun 2020.
“Sekitar 300 dosen dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua, akan ikut dalam aksi ini. Kami akan menyampaikan aspirasi, melakukan aksi simbolis dan teatrikal, serta menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi ke Istana,” ujar Anggun kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).
Pemerintah Merespons
Menanggapi aksi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang membahas skema pencairan tukin bagi dosen ASN.
Ia pun berharap aspirasi para dosen dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Dosen berhak menyampaikan aspirasi, tetapi sebagai ASN ada kanal resmi yang telah disediakan. Kami terbuka untuk berdialog agar permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang ada,” kata Togar saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai ASN, para dosen diharapkan tetap menjaga wibawa dan integritas dalam menyampaikan tuntutannya.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Para dosen berharap langkah mereka dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih adil terkait tunjangan kinerja di lingkungan pendidikan tinggi.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
