Publikbicara.com – Pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Tangerang periode 2025-2028 menuai kritik tajam dari Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT).
Pasalnya, acara yang digelar di hotel mewah itu diduga menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah, yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan semangat kepemudaan yang berpihak pada rakyat.
Koordinator AMT, Ahmad Saepul Bahri, menyesalkan besarnya anggaran yang digunakan untuk seremoni semacam ini.
Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program yang lebih nyata dan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Situasi masyarakat Kabupaten Tangerang saat ini sedang sulit. Banyak pekerja terkena PHK, petani gagal panen karena irigasi yang buruk, nelayan tak bisa melaut akibat laut yang dipagar, dan harga bahan pokok yang terus melonjak. Tapi KNPI malah memilih menggelar acara mewah di hotel. Ini ironis,” ujar Saepul dalam keterangannya kepada Publikbicara.com, Minggu (26/1/2025).
Ia juga menyoroti peran historis KNPI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
“Dulu KNPI berani turun ke jalan menolak modal asing dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau sekarang lebih sibuk mengawal pemilihan sekda daripada membela rakyat, ini sudah menyimpang dari cita-cita luhur KNPI,” tambahnya.
Kritik semakin tajam karena sebelumnya gedung DPD KNPI Kabupaten Tangerang baru saja direnovasi dengan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar. Renovasi tersebut bertujuan agar gedung bisa digunakan untuk berbagai kegiatan kepemudaan.
“Kalau gedungnya sudah direnovasi pakai uang rakyat, kenapa acara pelantikan malah digelar di hotel mewah? Ini pemborosan dan menunjukkan bahwa pengurus KNPI saat ini tidak memahami sejarah dan esensi kepemudaan,” tegas Saepul.
Bantahan dari Ketua DPD KNPI
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang, M. Yusuf Basnar, membantah tudingan bahwa anggaran pelantikan berasal dari dana hibah pemerintah.
“Silakan dicek, kami belum menerima dana hibah. Anggaran pelantikan ini dari hasil dana kolektif banyak pihak,” jelas Basnar.
Namun, pernyataan tersebut belum meredam kritik yang beredar di kalangan masyarakat dan aktivis kepemudaan.
Mereka tetap mempertanyakan transparansi sumber dana dan urgensi menggelar acara di tempat mewah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Acara pelantikan yang berlangsung pada Minggu (26/1/2025) ini menjadi sorotan karena dianggap lebih mementingkan simbolisme daripada aksi nyata.
KNPI diharapkan bisa kembali ke khitahnya sebagai organisasi pemuda yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi alat legitimasi politik kelompok tertentu. (Hjd)***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
