Publikbicara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mengawasi secara ketat belanja-belanja daerah yang dinilai tidak jelas dan tidak efisien.
Dalam salah satu contohnya yang mencengangkan, anggaran sebesar Rp10 miliar untuk program penanganan stunting diduga sebagian besar habis untuk kegiatan administratif, bukan untuk kebutuhan utama program.
“Anggaran stunting Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain menghabiskan Rp6 miliar. Sementara makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar. Sisanya Rp2 miliar untuk evaluasi,” ungkap Tito saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12).
Pernyataan tersebut menyiratkan keprihatinan serius terhadap pengelolaan anggaran di daerah yang cenderung tidak tepat sasaran.
Tito memperingatkan kepala daerah agar tidak mudah percaya pada pejabat bawahan yang kerap memanfaatkan kelemahan sistem untuk menyalahgunakan dana publik.
Fokus Pada Esensi Program
Kritik tajam ini menunjukkan lemahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk program-program strategis seperti stunting, yang seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemberian gizi bagi ibu hamil dan anak-anak.
Tito menekankan perlunya pengawasan lebih ketat agar anggaran negara digunakan sesuai tujuan, bukan malah habis untuk urusan birokrasi yang tidak produktif.
Kepala daerah diminta untuk lebih kritis terhadap laporan penggunaan anggaran di wilayah masing-masing.
Tito menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat memberikan dampak nyata, bukan hanya menjadi ajang pemborosan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
