Punblikbicara.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik di Indonesia.
Merespons pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan reformasi sistem Pilkada, Doli mengingatkan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai revisi harus mencakup semua aspek, termasuk Pilpres, Pileg, hingga Pilkades.
“Perbaikan sistem Pemilu harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya Pilkada, tetapi juga mencakup Pilpres, Pileg, bahkan Pilkades. Semua elemen ini saling terkait, jadi tidak bisa dibahas terpisah,” kata Doli kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
Lebih lanjut, Doli menyoroti perlunya mengintegrasikan undang-undang yang mengatur partai politik, pemilu, dan penyelenggaraan pemilu.
Ia menyarankan agar Undang-Undang Partai Politik dikodifikasi bersama Undang-Undang Pemilu untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih solid dan terintegrasi.
Identifikasi Masalah Sebagai Langkah Awal
Menurut Doli, langkah awal perbaikan sistem adalah mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi penghambat selama ini.
Salah satu isu yang sering disorot adalah tingginya biaya politik, tetapi ia mengingatkan bahwa masalah ini hanyalah puncak gunung es.
“Setelah kita sepakat akan perbaikan sistem, langkah selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan dan kekurangan sistem saat ini. Baru setelah itu kita bisa menentukan sistem ideal yang ingin diterapkan,” ujarnya.
Doli juga merespons usulan Presiden Prabowo yang membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India. Ia menyatakan bahwa opsi tersebut perlu dikaji bersama opsi lainnya demi menemukan solusi terbaik bagi Indonesia.
Momentum Reformasi di Awal Pemerintahan
Doli menekankan bahwa awal periode pemerintahan baru adalah waktu yang tepat untuk memulai reformasi sistem politik.
Menurutnya, reformasi di awal pemerintahan memberikan waktu yang cukup untuk mencari alternatif terbaik tanpa terjebak dalam kepentingan pemenangan Pemilu 2029.
“Pidato Presiden seharusnya menjadi momentum untuk bergerak bersama. Pemerintah, pimpinan partai politik, dan DPR harus bersinergi dalam menindaklanjuti gagasan ini. Apalagi, revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Parpol sudah masuk dalam Prolegnas prioritas,” tegasnya.
Dengan optimisme ini, Doli berharap pembahasan perbaikan sistem politik dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga mampu membawa perubahan nyata bagi demokrasi Indonesia.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
