Publikbicara.com – Wacana pemekaran wilayah Bogor Barat kembali mengemuka.
Kali ini, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan realisasi pemekaran wilayah tersebut.
Ia menyampaikan hal ini dalam kegiatan reses di Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Kampung Sukamanah, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Minggu (17/11/2024).
“Pemekaran Bogor Barat bukan lagi sekadar usulan, melainkan sebuah keharusan. Saya akan terus mengawal dan menyuarakan ini di tingkat provinsi,” ujar Dindin dengan tegas.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Jawa Barat dengan populasi terbesar di Indonesia, yakni sekitar 50 juta jiwa.
Sehingga, hal tersebut sangat membutuhkan penambahan wilayah administratif untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Bandingkan dengan Jawa Timur yang memiliki 40 kabupaten/kota dan sekitar 8.000 desa.” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa.
“Sedangkan Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota dan sekitar 5.000 desa. Ini jelas tidak seimbang,” sambungnya.
Dindin menambahkan, pemekaran wilayah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga membuka peluang peningkatan alokasi anggaran dari APBD untuk daerah-daerah baru.
“Dengan penambahan jumlah kabupaten/kota, alokasi anggaran Jawa Barat otomatis bertambah, dan ini akan berdampak langsung pada masyarakat,” jelasnya.
Dalam reses tersebut, Dindin juga menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Bogor Barat.
“Reses adalah momen penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Apa yang mereka sampaikan akan menjadi prioritas perjuangan saya di DPRD,” tambah pria berkacamata itu.
Lebih lanjut. Meski optimistis, Dindin menyadari bahwa proses pemekaran wilayah tidaklah mudah.
Di mana, persyaratan administratif, dukungan politik, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi tantangan utama.
Namun, ia berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga terealisasi.
“Ini bukan soal ambisi politik, melainkan soal keberpihakan kepada masyarakat. Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan Bogor Barat sebagai kabupaten mandiri,” tutupnya.
Apakah langkah Dindin ini akan menjadi titik awal perubahan besar bagi masyarakat Bogor Barat?
Hanya waktu yang bisa menjawab, namun satu hal yang pasti, perjuangan ini tak akan berhenti di tengah jalan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
