Publikbicara.com – Dalam upaya memperkuat sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan merata, Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta.
Rapat yang digelar pada Senin (11/11) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, bersama para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi momentum berharga bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mengevaluasi capaian serta tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan.
Dengan tema “Penguatan Pendidikan Berbasis Kualitas dan Keadilan,” rapat ini diharapkan mampu menghasilkan terobosan baru dalam kebijakan pendidikan yang lebih berfokus pada keadilan akses dan perlindungan terhadap tenaga pengajar.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti sejumlah isu yang selalu menjadi perhatian tahunan, di antaranya kebijakan zonasi dan perlindungan guru.
Menurutnya, kebijakan zonasi yang diimplementasikan bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan, seperti disparitas fasilitas sekolah antarwilayah dan kompleksitas penerimaan siswa.
Selain itu, Wapres Gibran juga menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru.
“Perlindungan guru adalah hal yang sangat esensial, terutama agar mereka dapat bekerja dengan rasa aman dan fokus pada kualitas pengajaran. Ini harus menjadi prioritas kita semua,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan harapannya agar koordinasi ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan era digital.
Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan rapat koordinasi yang berlangsung di ibu kota ini dapat memberikan solusi konkret bagi sistem pendidikan Indonesia yang lebih merata dan berkualitas.
Hasil dari rapat ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan berpihak pada kemajuan bangsa.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













