Mendikdasmen Abdul Mu’ti Kunjungi Kantor PBNU, Bahas Masa Depan Pendidikan Berbasis Komunitas

Publikbicara.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengadakan kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, serta jajaran pengurus lainnya.

Silaturahmi ini menjadi salah satu langkah strategis bagi Kemendikdasmen dalam mencari masukan dan arahan dari para tokoh pendidikan, khususnya dari organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Kunjungan ini tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi juga menjadi momen bagi Abdul Mu’ti untuk menggali pandangan dan ide terkait tantangan pendidikan di era saat ini.

Menurutnya, masukan dari PBNU sangat penting, khususnya dalam penguatan pendidikan berbasis komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berakhlak.

Fokus Pengembangan Pendidikan Berbasis Komunitas

Dalam diskusi tersebut, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa masukan dari PBNU akan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan.

“Kami mendapat banyak masukan terkait pentingnya pendidikan berbasis komunitas, pengelolaan sekolah yang lebih baik, peningkatan kualitas guru, hingga pendekatan-pendekatan untuk mendekatkan pendidikan dengan masyarakat,” ujar Mu’ti.

PBNU menyoroti pentingnya kemitraan pemerintah dengan berbagai organisasi pendidikan yang selama ini bergerak di akar rumput.

Organisasi seperti NU, menurut KH. Yahya Cholil Staquf, telah memiliki pengalaman panjang dalam mendidik masyarakat dan memahami kebutuhan pendidikan di tingkat lokal.

Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat untuk Pendidikan yang Inklusif

Abdul Mu’ti menyatakan komitmennya untuk terus membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat dalam berbagai program pendidikan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari komunitas dan lembaga pendidikan di setiap daerah.

“Upaya ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.***