Publikbicara.com – Abdul Mu’ti resmi dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kabinet Merah Putih.
Salah satu langkah strategis yang akan diambilnya adalah melakukan kajian mendalam terhadap beberapa kebijakan utama pendidikan, seperti zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, dan ujian nasional.
Pertanyaannya, apakah ujian nasional yang telah dihapus akan kembali diadakan?
Dalam konferensi pers di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024), Abdul Mu’ti menekankan pentingnya meninjau ulang kebijakan-kebijakan ini dengan cermat.
“Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, mengkaji ulang adalah upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menyatakan bahwa ia ingin mendengar berbagai masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan.
“Kita tidak akan tergesa-gesa. Saya akan meminta masukan dari pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, serta dari media. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Sebagai sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan sering memberikan ceramah, Abdul Mu’ti kini berkomitmen untuk lebih banyak mendengar.
“Selama ini saya banyak berbicara, sekarang saatnya saya mendengar,” katanya dengan nada tegas.
Abdul Mu’ti juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka yang masih terbilang baru.
“Kurikulum ini perlu kita kaji ulang karena belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakannya dengan baik. Ada polemik yang masih berlangsung di masyarakat terkait penerapan kurikulum ini,” paparnya.
Terkait ujian nasional, ia menegaskan perlunya kajian ulang yang mendalam.
Abdul Mu’ti menyadari banyaknya perdebatan seputar pelaksanaan ujian nasional, sehingga ia akan mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan, baik para ahli, penyelenggara pendidikan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.
“Kita akan melihat semuanya dengan seksama dan berhati-hati. Kami ingin kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan selaras dengan program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” tutup Abdul Mu’ti.
Dengan pendekatan mendengar yang diusung Abdul Mu’ti, publik berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti akan lebih tepat sasaran dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam dunia pendidikan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
