Publikbicata.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10/2024).
Pembentukan kabinet ini menarik perhatian karena sembilan kementerian mengalami pemecahan, membuat struktur pemerintahan terlihat ‘gemuk.’
Namun, menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, langkah ini justru membuat kabinet lebih efisien dan ramping.
“Kementerian yang sebelumnya besar kini dipisah sehingga organisasi menjadi lebih ramping dan fokus,” ujar Hasan dalam konferensi pers usai pelantikan.
Ia menambahkan, keberadaan tujuh Menteri Koordinator (Menko) yang baru ditunjuk akan memegang peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai kementerian di bawah naungannya, menciptakan alur kerja yang lebih teratur.
Pemecahan Kementerian: Langkah Efisiensi atau Kerumitan Tambahan?
Dilansir dari berbagai sumber, salah satu kementerian yang mengalami pemecahan adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kini, Kemenko ini terpisah menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Pratikno, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di bawah Abdul Muhaimin Iskandar.
Serupa dengan itu, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dibagi menjadi dua kementerian, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin Budi Gunawan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah Yusril Ihza Mahendra.
Pecahan ini tak hanya terjadi di kementerian koordinator, tetapi juga pada sejumlah kementerian teknis.
Contohnya, Kementerian Kehutanan yang kini berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pekerjaan Umum yang kini berbeda dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Fokus Lebih Tajam dalam Pengelolaan
Pemerintah menegaskan, perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bidang dapat dikelola dengan lebih terfokus dan terarah.
Kementerian-kementerian yang dulunya memegang portofolio besar kini dipecah agar masing-masing aspek dapat ditangani secara lebih spesifik.
Salah satu contohnya adalah pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Kini, kementerian tersebut dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Abdul Mu’ti.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dikomandoi Satryo Soemantri Brodjonegoro, serta Kementerian Kebudayaan yang dikepalai oleh Fadli Zon.
Dengan pembagian ini, diharapkan pendidikan di semua jenjang dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien.
Kontroversi Kabinet ‘Gemuk’
Meski pemerintah menekankan efisiensi, beberapa kalangan menyoroti langkah ini sebagai tindakan yang justru memperbesar struktur birokrasi.
Banyak yang mempertanyakan apakah pemecahan ini akan benar-benar meningkatkan kinerja pemerintah, atau malah menambah beban administratif dan memperpanjang rantai koordinasi.
Namun, Prabowo dan Gibran tampaknya yakin bahwa kabinet ini merupakan formula terbaik untuk menghadapi tantangan besar dalam lima tahun ke depan.
Kombinasi menteri berpengalaman dan struktur organisasi yang lebih spesifik diharapkan mampu mewujudkan visi pembangunan nasional yang lebih merata dan inklusif.
Dengan kabinet baru ini, pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 bersiap untuk memulai perjalanan baru yang diwarnai dengan tantangan besar di berbagai sektor.
Hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah ini akan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
