Publikbicara.com – Hashim Djojohadikusumo, adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan tegas menyatakan tidak akan bergabung dalam kabinet sebagai menteri.
Hashim, yang juga merupakan pengusaha terkemuka, mengungkapkan bahwa meskipun dirinya sudah ditawari jabatan tersebut, ia memilih untuk menolak dengan alasan yang kuat.
“Saya tidak akan jadi menteri, saya sudah menolak. Memang saya ditawarkan, tapi saya menolaknya,” ujar Hashim dalam dialog bertajuk ‘Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Hashim menegaskan bahwa keputusannya ini dilandasi oleh prinsip pribadi yang kuat. Ia juga menyebut bahwa masih ada satu kursi menteri yang kosong, namun dirinya tidak tertarik untuk mengisinya.
Palam pandangannya, ada peran lain yang lebih mulia dan sesuai dengan dirinya saat ini.
“Saya kira lebih baik saya di luar. Saya sudah sebut beberapa kali, saya kira Pak Anin juga yang terakhir. Jabatan saya itu sangat terhormat, itu tukang pos. Saya tukang pos paling tertinggi di Indonesia,” kata Hashim, dengan nada yang penuh makna.
Hashim menggambarkan peran ‘tukang pos’ yang ia maksud sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar istilah.
Menurutnya, posisinya saat ini memungkinkan ia untuk menyampaikan informasi penting yang mungkin terhambat dalam jalur birokrasi, suatu tugas yang dianggapnya sangat mulia dan berpengaruh.
“Saya menyampaikan korespondensi dan sebagainya yang mungkin bisa macet dalam birokrasi,” tambahnya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Hashim lebih memilih peran yang strategis namun tidak langsung di pemerintahan, di mana ia dapat tetap berkontribusi secara signifikan tanpa harus memegang jabatan formal.
Selain itu, Hashim juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan komersial dalam pemerintahan yang akan datang, sebuah pernyataan yang mungkin menjadi sinyal bagi kalangan bisnis dan politik bahwa ia lebih memilih menjaga integritas dan fokus pada peran yang telah ia tetapkan sendiri.
Hal ini pun telah ia sampaikan secara pribadi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa keputusannya untuk tidak mengambil peran sebagai menteri bukanlah keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang dan konsisten.
Dengan sikapnya yang tegas ini, Hashim Djojohadikusumo menunjukkan bahwa kontribusi kepada negara tidak selalu harus melalui jalur formal, dan bahwa ada banyak cara lain untuk mendukung pemerintahan tanpa harus terlibat langsung dalam kabinet. Keputusannya ini tentu akan menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan politik dan masyarakat luas.***
