Publikbicara.com – Kinerja keuangan Kabupaten Bogor mengalami lonjakan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada 2024, pendapatan daerah diproyeksikan melampaui angka Rp 10 triliun, mencatatkan peningkatan 29 persen dari Rp 7,69 triliun pada tahun 2020.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyambut baik capaian ini dan optimis akan masa depan daerah tersebut. “Saya sangat optimis akselerasi pembangunan Kabupaten Bogor dapat tercapai dalam lima tahun ke depan,” ujar Rudy dalam pernyataannya di Cibinong, Selasa (13/8/24).
Pada 2020, pendapatan Kabupaten Bogor mencapai Rp 7,69 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,81 triliun (36,5 persen), Dana Perimbangan Rp 3,40 triliun, dan pendapatan lainnya sebesar Rp 1,47 triliun. Namun, pada tahun 2023, pendapatan daerah melonjak menjadi Rp 9,85 triliun, didorong oleh kenaikan PAD yang mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 41,2 persen dari Rp 2,81 triliun menjadi Rp 3,97 triliun.
“Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada 2023 meningkat menjadi 40,2 persen,” jelas Rudy. Ia menekankan pentingnya pengelolaan potensi alam dan sumber daya manusia (SDM) secara optimal untuk mendorong PAD lebih tinggi di masa depan. “Kami yakin, dengan pengelolaan yang tepat, kita masih bisa meningkatkan PAD sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan SDM lokal,” tambahnya.
Pergeseran Fokus Belanja Daerah
Selain pencapaian pendapatan, Kabupaten Bogor juga mengalami perubahan signifikan dalam postur belanja daerah. Pada 2020, dari total belanja sebesar Rp 8,40 triliun, belanja pegawai menyerap 29 persen atau Rp 2,44 triliun. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp 2,72 triliun, belanja modal Rp 1,48 triliun, dan belanja lainnya Rp 1,75 triliun.
Namun, pada tahun 2023, meski total belanja daerah meningkat menjadi Rp 9,62 triliun, proporsi belanja pegawai menurun menjadi 26,9 persen.
Belanja barang dan jasa naik signifikan menjadi Rp 3,39 triliun, sementara belanja modal dan belanja lainnya masing-masing mencapai Rp 1,30 triliun dan Rp 2,23 triliun.
Salah satu alokasi terbesar dalam belanja lainnya adalah untuk bantuan keuangan, terutama dalam program pembangunan infrastruktur desa, Samisade.
“Belanja untuk bantuan keuangan melonjak menjadi Rp 1,37 triliun pada 2023, dibandingkan Rp 850,9 miliar pada 2020,” ungkap Rudy.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan APBD harus semakin produktif dan efisien agar dapat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan dan belanja kita sekarang sudah lebih produktif. Kita harus terus memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.
Dengan tren positif ini, Kabupaten Bogor berada di jalur yang tepat untuk mencapai percepatan pembangunan yang diharapkan dalam beberapa tahun ke depan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
