Beranda Nasional Jejak Sejarah Muhammadiyah: Dari Pendidikan dan Kesehatan ke Potensi Pengelolaan Tambang

Jejak Sejarah Muhammadiyah: Dari Pendidikan dan Kesehatan ke Potensi Pengelolaan Tambang

Publikbicara.com – Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah ormas muncul.

Sejarah Muhammadiyah, dari pendiriannya hingga saat ini, menawarkan kisah yang menarik untuk digali lebih dalam.

Menariknya, dalam catatan sejarah organisasi Islam di Indonesia, belum pernah ada yang terlibat dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah sendiri dikenal dengan fokusnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Tanah Air.

Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, yang pada saat itu dikenal dengan nama Muhammad Darwis, Muhammadiyah lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912.

Baca Juga :  Meski Elektabilitas Calon Bupati Jaro Ade Paling Tinggi, Itu Tidak Membuatnya Jumawa: Berikut Kegiatan Calon Bupati Harapan

Ahmad Dahlan yang awalnya bukanlah seorang tokoh agama terkenal, melainkan seorang pedagang, khatib, dan pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta, merasa prihatin dengan kecenderungan masyarakat yang lebih banyak terlibat dalam praktik mistik daripada ajaran Islam yang murni.

Melihat kondisi ini, Ahmad Dahlan memulai inisiatif untuk menyebarluaskan ajaran Islam melalui kegiatan keagamaan dan pengkajian di rumahnya di Kampung Kauman. Usahanya ini perlahan menarik perhatian masyarakat luas, bahkan hingga ke seluruh Pulau Jawa, terutama setelah beliau kembali dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan belajar dari ulama-ulama Indonesia yang berada di Mekkah. Setibanya di Arab Saudi, Kyai Dahlan membawa ide-ide pembaruan yang jauh dari sifat konservatif, yang kemudian menjadikannya sebagai pengajar di Kweekscholl Jetis, meskipun saat itu agama hanya diajarkan sebagai pelajaran ekstrakurikuler.

Baca Juga :  indeks Berita

Menyadari pentingnya melanjutkan ajaran dan ide-ide Kyai Ahmad Dahlan, salah seorang muridnya menyarankan agar ajaran tersebut dibentuk menjadi sebuah organisasi resmi. Pada 1 Desember 1911, didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah. Setahun kemudian, organisasi Muhammadiyah secara resmi terbentuk.

“Statuten Muhammadiyah” (Anggaran Dasar Muhammadiyah) pertama kali diajukan pada 20 Desember 1912 dan disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914.

Dalam konteks pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen yang konsisten sejak zaman kolonial hingga era reformasi. Saat ini, Muhammadiyah memiliki 3.334 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk:

  • SD: 1.904
  • SMP: 1.128
  • SMA: 558
  • SMK: 554
  • Universitas: 83
  • Institut: 28
  • Sekolah Tinggi: 54
  • Politeknik: 6
  • Akademi: 1
Baca Juga :  La Furia Roja Tembus Pertama di Olimpiade 2024: Spanyol Kalahkan Uzbekistan 2-1!

Data Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tahun 2023 menunjukkan perkembangan signifikan, dengan 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) dan 5.345 sekolah/madrasah. Muhammadiyah juga telah merambah ke luar negeri dengan mendirikan Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM), Muhammadiyah Australia College (MAC), TK ABA di Kairo, serta sekolah darurat untuk pengungsi Palestina di Lebanon.

Selain di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga berperan penting dalam kesehatan dengan memiliki 122 rumah sakit (ditambah 20 rumah sakit dalam proses pembangunan) dan 231 klinik di berbagai daerah. Rumah sakit ini dikenal dengan nama PKU Muhammadiyah.

Belum pernah terlibat dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah kini menghadapi tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum mengambil keputusan final terkait tawaran ini.

Baca Juga :  Menilik Penyebab Inflasi: Kabupaten Bogor Berupaya Menyiapkan Strategi Penekanan Inflasi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa keputusan resmi akan diumumkan setelah Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan bahwa jika Muhammadiyah menerima izin tambang, pengelolaan akan dilakukan secara profesional untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dzulfikar juga menekankan bahwa Muhammadiyah memiliki ahli yang mampu mengelola pertambangan secara kompeten.

Sejarah Muhammadiyah yang awalnya berfokus pada pendidikan dan kesehatan kini memasuki babak baru dengan potensi terlibat dalam industri tambang. Perjalanan ini mencerminkan adaptasi dan perkembangan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman.***

Artikulli paraprakMeski Elektabilitas Calon Bupati Jaro Ade Paling Tinggi, Itu Tidak Membuatnya Jumawa: Berikut Kegiatan Calon Bupati Harapan
Artikulli tjetërMengungkap Bahaya Adiksi Judi Online: Fenomena yang Mencengangkan di Indonesia