Publikbicara.com – Gelombang besar massa dari Kabupaten Lebak Selatan, Provinsi Banten, siap mengguncang Jakarta pada Rabu, 31 Juli 2024.
Ribuan warga ini akan memadati dua lokasi strategis, yakni dekat Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, untuk menuntut pengesahan Daerah Otonom Baru (DOB) Cilangkahan.
Koordinator aksi, Rafik Rahmat Taufik, mengungkapkan bahwa sekitar lima ribu orang dari sepuluh kecamatan di Cilangkahan akan memenuhi Jakarta.
“Lima ribu orang dari sepuluh kecamatan akan penuhi Jakarta akhir bulan ini. Massa berasal dari 10 kecamatan di Cilangkahan,” ujar Rafik Jumat, 19 Juli 2024.
Para peserta aksi akan berkumpul di Malingping sebelum berangkat bersama ke ibu kota.
Saat ini, menurut Rafik, timnya terus menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan partisipasi yang maksimal.
Ia yakin, semakin banyak masyarakat yang ikut serta, semakin kuat pula tekanan terhadap pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka.
“Kami terus menggugah kesadaran masyarakat bahwa perjuangan menyuarakan agar Cilangkahan menjadi DOB sangat penting. Tujuannya jelas, pemerataan pembangunan, kemudahan layanan publik, dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan,” tegas Rafik.
Rafik berpendapat bahwa pengesahan DOB Cilangkahan tidak perlu menunggu pencabutan moratorium pemekaran daerah.
Ia mencontohkan kebijakan khusus yang diberikan kepada Papua meski moratorium masih berlaku. “Bukan lagi menuntut moratorium dicabut, tapi mendesak untuk mengesahkan DOB Cilangkahan,” tandasnya.
Sebagai Sekjen DPD APDESI Provinsi Banten, Rafik menekankan bahwa aspirasi untuk DOB Cilangkahan telah digaungkan selama dua dekade.
Aksi turun ke jalan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar, termasuk diskusi dengan berbagai tokoh dan pertemuan dengan pejabat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten.
Bahkan, belum lama ini mereka bertemu dengan Wakil Presiden untuk menyampaikan tuntutan ini.
Dengan semangat dan persatuan, warga Lebak Selatan bertekad memperjuangkan DOB Cilangkahan demi masa depan yang lebih baik.
Aksi damai ini diharapkan dapat membuka mata pemerintah pusat dan DPR RI terhadap pentingnya pengesahan daerah otonom baru bagi kesejahteraan masyarakat.
