DPR RI Optimalkan Laporan BPK untuk Penguatan Pengawasan Anggaran Negara

Publikbicara.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menggunakan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai acuan dalam menyusun program kerja bersama pemerintah.

DPR berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap anggaran negara.

“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya bagi komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI. Mereka dapat membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja masing-masing,” ujar Puan Maharani, Senin (8/7/2024).

Puan juga mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kewajiban bagi semua lembaga. Pemerintah telah berhasil memperoleh opini WTP.

“Predikat WTP harus mendorong kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambah Puan.

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), fungsi dan kewajiban DPR mencakup penyusunan legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu tugasnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini sendiri merupakan pertanggungjawaban APBN 2023, yang terdiri atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Opini WTP atas LKPP 2023 ini merupakan yang ke-8 kalinya diraih pemerintah sejak tahun 2016.