Publikbicara.com,- Angka putus sekolah di Bumi Tegar Beriman terbilang masih cukup tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor merilis, persentasenya 1 sampai 5 persen anak di Kabupaten Bogor tidak melanjutkan pendidikannya.
Tentunya, ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, tak terkecuali calon bupati Bogor 2024 Ade Ruhandi alias Jaro Ade.
“Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kemajuan nagara, oleh karena itu persoalan pendidikan menjadi skala prioritas. Inilah yang mendorong saya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor 2024 untuk menghapus angka putus sekolah di Kabupaten Bogor,” ujar Jaro Ade.
Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di sebuah kampung yang jauh dari gemerlap ibu kota, Jaro Ade tahu betul bagaimana susahnya untuk mendapatkan pendidikan.
“Di pelosok desa sana, pendidikan merupakan barang mahal dan langka, persoalannya sungguh komplek, mulai dari orang tua yang tidak memiliki biaya, minimnya fasilitas pendukung seperti sekolahnya yang cukup jauh dan hanya satu – satunya,” tutur politisi Golkar itu.
Majunya Jaro Ade dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor 2024 ini bukan sekonyong – konyong hanya mengejar jabatan semata, namun ada cita – cita anak bangsa yang harus di perjuangkan.
“Salah satu misi saya yakni memberikan beasiswa kepada putra putri Kabupaten Bogor yang terancam putus sekolah maupun kesulitan biaya kuliah. Saya siapkan 6.000 beasiswa untuk mereka agar bisa melanjutkan sekolah hingga tingkat perguruan tinggi atau sarjana,” tutur Jaro Ade.
Tidak hanya pendidikan formal yang bakal kebagian beasiswa jika Jaro Ade menjadi bupati Bogor, namun pendidikan non formal seperti, pondok pesantren, sekolah luar biasa maupun mereka yang mengejar sekolah paket.
“Santri maupun siswa yang berkebutuhan khusus juga generasi penerus bangsa yang harus kita perhatikan. Kita jangan melupakan sejarah bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini ada nyawa dan darah para santri yang berkorban,” ungkap Jaro Ade.
Jaro Ade pun menyinggung soal PPDB yang banyak dikeluhkan masyarakat. Baginya, pihak sekolah tidak bisa disalahkan 100 persen, karena terikat dengan kebijakan maupun peraturan. Penambahan sekolah negeri di setiap kecamatan merupakan salah satu solusi agar para orang tua bisa menyekolahkan anak – anaknya ke sekolah negeri.
“Coba kita lihat setiap penerimaan siswa baru, sekolah negeri menjadi incaran, tapikan tidak bisa mengakomodir semua karena keterbatasan kapasitas sekolahnya, untuk itu perlu adanya penambahan sekolah – sekolah negeri di setiap kecamatan,” kata Jaro Ade.
Begitupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren wabil khusus pesantren salafi yang berada di perkampungan, banyak santriawan santriwati memilih mondok karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya.
“Jika ada santri yang sambil sekolah kita bantu biayanya dengan beasiswa, jika ada santri yang putus sekolah, kita dukung dan bantu agar melanjutkan sekolahnya. Jadi, antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum berimbang,” tuturnya.
Jaro Ade menambahkan, jika ingin membangun sebuah negara dan diperhitungkan di mata dunia, harus dimulai dari desa terutama di bidang pendidikan. Tentunya, pemerintah harus hadir dan berperan aktif memberikan segala kemudahan serta fasilitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal untuk para pemilik masa depan.
“Jika hari ini kita tidak memperjuangkan cita – cita mereka, lantas apa yang akan kita wariskan kepada para penerus negeri ini, sudah cukup kah bekal pengetahuan dan pendidikan mereka, mampukah mereka bersaing dengan negara – negara maju,” pungkasnya. ***
