Publikbicara.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang dalam sorotan publik karena rencananya untuk memperoleh izin usaha tambang dari Pemerintah Indonesia.
Langkah ini menuai beragam reaksi, terutama setelah munculnya perubahan logo NU yang disebut sebagai “Ulama Nambang (UN)” di media sosial X @hipohan.
Pelesetan logo NU menjadi UN, dengan elemen-elemen seperti bintang-bintang diganti dengan simbol Rupiah dan bola dunia diubah menjadi ekskavator, menjadi viral dan memicu diskusi luas di platform online.
Lukman Simandjuntak, seorang pegiat sosial, menegaskan bahwa ini merupakan bentuk kritik terhadap elite di PBNU yang dianggap menjauh dari prinsip berkhidmat kepada umat.
“Perubahan logo ini mencerminkan ketegangan antara keinginan PBNU untuk terlibat dalam tambang dengan pandangan netizen yang mengkritik prioritas tersebut,” ujar seorang netizen dari @pasifisstate dalam unggahannya.
Sementara itu, PBNU sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait perubahan logo yang menjadi viral ini.
Rencana mereka untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Kalimantan Timur juga menambah kompleksitas perdebatan mengenai dampak lingkungan dan kontribusi terhadap masyarakat setempat.
Dalam konteks ini, pertanyaan tentang keberpihakan PBNU antara pelayanan sosial dan kepentingan ekonomi semakin terbuka lebar.
Diskusi online menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terhadap dampak tambang terhadap lingkungan dan masyarakat, sementara PBNU mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang sesuai dengan regulasi terbaru.
Perubahan logo NU menjadi UN bukan hanya sekadar perubahan visual, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam persepsi publik terhadap peran dan prioritas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini.
