Publikbicara.com – Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perjudian online, yang selama ini cenderung dikenakan sanksi ringan.
Menurutnya, perjudian online bukan hanya masalah sepele, tetapi dapat mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga pemain.
“Dulu, mereka dianggap hanya pelanggaran kecil, dipenjarakan sebentar lalu dilepaskan. Sekarang harus ada tindakan tegas, terutama bagi mereka yang membuat keluarganya miskin harus bertanggung jawab,” ujar Muhadjir, seperti dilansir dari CNNIndonesia.Selasa, (18/06/2024).
Pemerintah saat ini telah membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas perjudian online, dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto sebagai ketua pengarah dan Muhadjir sebagai wakilnya.
Muhadjir menjelaskan bahwa strategi mereka mencakup pencegahan dengan memblokir situs perjudian, penegakan hukum yang melibatkan penangkapan dan pengadilan bagi pelaku hingga bandar, serta rehabilitasi bagi korban perjudian.
Data dari PPATK mencatat bahwa nilai transaksi perjudian online di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, melebihi Rp600 triliun, dengan lebih dari Rp100 triliun di antaranya terjadi hanya dalam kuartal pertama 2024.
Presiden Joko Widodo juga telah mengimbau masyarakat untuk menghentikan maraknya perjudian online, mengingat adanya insiden kekerasan yang terkait dengan praktik ini.
Perhatian khusus dan langkah-langkah konkret dari pemerintah menunjukkan komitmen mereka dalam menanggulangi masalah serius ini demi melindungi masyarakat dan mempertahankan ketertiban sosial.
