Jakarta,Publikbicara.com ‐‐
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan pernyataan soal Pemilu 2024. Ia menegaskan gelaran Pemilu sudah jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada November 2024 mendatang.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokowi di Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4).
Jokowi juga meminta kepada jajaran menteri menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jadwal Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan.
Ia menekankan hal demikian agar tidak muncul spekulasi pemerintah tengah melakukan upaya penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Tahapan Pemilu, kata Jokowi, akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 mendatang. Hal itu berdasarkan Undang-undang Pemilu tahapan Pemilu dimulai 20 bukan sebelum hari H pelaksanaan.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal 3 periode,” ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada Selasa, 12 April esok.
“Segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang di butuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” kata Jokowi.
Dari sisi anggaran, Jokowi juga meminta alokasi anggaran persiapan Pemilu serentak 2024 yang diperkirakan sebesar Rp110,4 triliun segera diputuskan. Baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).
Jokowi mengatakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun itu diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp76,6triliun. Sementara, sebanyak Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun,” kata Jokowi.
Ia juga meminta payung hukum yang menaungi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak segera diselesaikan. Bahkan, Jokowi menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomunikasi secara intens dengan DPR dan KPU. Tujuannya, agar rencana dan progam mengenai Pemilu yang disusun bisa lebih detail.
“Sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menyebabkan perselisihan di lapangan,” kata Jokowi.
Seperti di ketahui, isu soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berhembus kencang belakangan ini. Jokowi telah melarang anggota kabinet Indonesia Maju berbicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Sebagai informasi, sebelumnya beredar wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden saat ini, atau pun Jokowi tiga periode. Salah satunya wacana itu digulirkan dari para politikus yang juga pembantu Jokowi di Kabinet.
Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar, lalu sebelumnya ada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu pun mengundang ‘kemarahan’ publik, salah satunya yang diekspresikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah termasuk direncanakan Jakarta pada hari ini, Senin (11/4).
Pekan lalu, Jokowi memerintahkan para menterinya untuk setop berbicara soal penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.
Sumber :CNN Indonesia
