Bogor, Publikbicara.com – Anggota Insan Muda Demokrat, Hasbil Mustaqim mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang selalu bertentangan dengan kebijakan rakyat.
“Kita bisa lihat, bagaimana reaksi rakyat indonesia ketika akan lahirnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, Penanganan Pandemi Covid-19 termasuk korupsi bansos, kebijakan jaminan hari tua (JHT), wacana perpanjangan jabatan presiden dan terbaru yaitu persoalan minyak goreng. Rakyat bereaksi, rakyat bicara, rakyat menentang dengan keras,” kata Hasbil Mustaqim kepada wartawan.
Dengan fenomena di atas tersebut, seharusnya pemerintah intropeksi diri sekaligus berbenah cepat agar pemerintah tetap mendapatkan dukungan besar dari rakyat untuk mengeluarkan Indonesia dari berbagai persoalannya seperti defisit APBN yang melebar, naiknya utang luar negeri Indonesia, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan dan lain sebagainya.
“Keadaan saat ini harus menjadi spirit bersama bahwa ada kapal besar yang harus kita selamatkan dari hantaman badai besar yaitu Indonesia. Jangan ada lagi pihak pihak yang mengedepan ego kekuasaan. Dengarkan dan ambil masukan bagus, lahirkan kebijakan yang tepat. Ini lah esensi dari spirit kebersamaan yang saya maksud di atas,” katanya.
Lebih lanjut kata Hasbil, jika hal ini saja tidak mampu kita lakukan, maka saya meyakini persoalan Indonesia akan semakin berat untuk di selesaikan. Bahkan menurutnya perbedaaan pandangan dalam demokrasi itu sah sah saja.
“kita hanya di minta dewasa dalam berdemokrasi, lalu kenapa ada lagi tembok besar antar kita sesama anak bangsa, bukankah mendengarkan keluh kesah rakyat, mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, merangkul berbagai basis rakyat adalah bagian dari cara merawat demokrasi? Bisa kita lihat saat ini, indeks demokrasi indonesia dari tahun ke tahun selalu menurun, bahkan di tahun 2020 kita meraih skor terendah yakni 6.3, terendah dalam 14 tahun terakhir,” katanya.
Kondisi ini kata Hasbil pukulan telak ke wajah demokrasi di tanah air dan hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama, bahwa jangan sampai hal ini kita biarkan berlarut larut karena sangat membahayakan nasib demokrasi Indonesia.
“Saya ingin mengajak semua pihak untuk sadar bersama, bahwa Indonesia sedang tidak baik baik saja. Banyak masalah yang harus di selesaikan, banyak regulasi yang harus di benahi, dan terpenting untuk masa depan Indonesia adalah persiapan dalam menghadapi bonus demografi Indonesia. Dimana bonus demografi itu sendiri merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif,”ungkapnya.
Jangan sampai Indonesia kehilangan momen emas ini. Oleh karena itu, kita harus mampu meletakkan pondasi yang tepat saat ini. Semuanya harus terkonsep dengan baik dan terukur agar ketika sampai di masa keemasan Indonesia, kita telah benar benar siap memanfaatkannya.
Untuk itu, pemerintah selaku eksekutif tidak lagi menutup diri terhadap berbagai masukan masyarakat. Jangan merasa paling benar karena faktanya ada kebijakan yang dibatalkan setelah adanya penolakan keras dari masyarakat.
“Terakhir, harapan saya dalam tulisan ini, ketika pemerintah sudah membuka diri, maka kita pun selaku rakyat rela bergandeng tangan memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia kita, kita sadar dengan apa yang di butuhkan Indonesia, kita lanjutkan perjuangan cita cita para pejuang kita terdahulu, kita perjuangkan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi harkat dan martabat rakyat Indonesia,” katanya. (Kamel)
