23.3 C
Bogor
Sabtu, 18 September 2021

Empat Alasan Penolakan PPN Sembako

Berita Populer

- Advertisement -

JAKARTA ‐‐ Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sebagian bahan makanan atau sembako melalui revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mendapatkan tentangan ekonom.

Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut penolakan dilakukan dengan empat alasan. Pertama, potensi salah sasaran karena rumitnya implementasi di lapangan.

Ia menilai rencana pemerintah hanya mengenakan bahan makanan premium bisa jadi malah menyasar ke sembako medium atau yang dikonsumsi masyarakat luas. Pasalnya, akurasi data pangan Indonesia masih tidak akurat.

- Advertisement -

Dia mencontohkan bahwa data pangan di berbagai kementerian berbeda-beda. Soal impor saja masih beda suara karena polemik data.

“Data bahan pangan belum valid jadi ini bisa berbahaya dan berisiko yang harusnya hanya bahan makanan premium tapi bisa menyasar juga bahan pangan yang dikonsumsi banyak masyarakat,” kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/9).

Baca Juga :  Cakupan Vaksinasi Covid-19 Wilayah Jonggol Melesat di Angka 40%

Kedua, ia menilai tujuan pemerintah mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin dengan mengenakan PPN makanan pokok premium tidak tepat sasaran karena konsumsi sembako orang kaya kian sedikit.

- Advertisement -

Ia menyebut orang kaya yang lebih melek terhadap asupan gizi tidak mengkonsumsi sembako sebanyak masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah.

Baca Juga :  Prancis Klaim Negaranya Berhasil Bunuh Salah Satu Pemimpin ISIS

“Makin kaya di Indonesia, dia akan mengkonsumsi bahan makanan semakin sedikit jadi salah kalau misal mengurangi ketimpangan dengan jalan PPN sembako,” imbuhnya.

Ketiga, ia khawatir pajak sembako malah kontra produktif dengan pemulihan ekonomi. Ia mengatakan jika pun pajak hanya menyasar kalangan menengah dan atas, namun dampak inflasi tak terhindarkan.

- Advertisement -

Bila harga tinggi alias inflasi, maka bakal berimbas ke daya beli masyatakat. Bhima menyebut bukannya meningkatkan penerimaan pajak, yang ada malah blunder ke pemulihan ekonomi.

Keempat, PPN multi tarif yang ingin dikenakan pemerintah ia nilai tak cocok digunakan negara berkembang seperti Indonesia karena sistem perpajakan yang belum sebagus negara maju.

Baca Juga :  Persipura Terpuruk, Persija Harus Tetap Wapada Menghadapi Lawan

Ia juga mengingatkan pemerintah akan biaya tambahan dalam administrasi dan verifikasi PPN multi tarif dan identifikasi jenis sembako yang bakal dikenakan PPN.

Toh, menurut dia, masih banyak instrumen lain yang bisa digenjot untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, meningkatkan PPh orang kaya lewat tarif PPh orang pribadi/non karyawan di atas Rp5 miliar.

Bila tak ada perubahan dalam RUU KUP, ia mengusulkan PPh orang kaya dinaikkan di level 40 persen-45 persen. Kemudian, mengenakan pajak karbon bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas tidak ramah lingkungan.

“Ketika ada kenaikan pajak di hilir ini akan ada dampaknya ke petani karena petani selain memproduksi pangan juga jadi konsumen pangan, Jadi harus hati-hati, jangan mau menyasar yang atas yang kena malah yang paling bawah,” katanya mengingatkan.

Sumber :Cnn Indonesia

- Advertisement -
Bogor
broken clouds
23.3 ° C
23.3 °
23.3 °
88 %
1.7kmh
59 %
Sab
33 °
Ming
31 °
Sen
30 °
Sel
31 °
Rab
31 °

Berita terbaru

Mad Ajis : Mari Kita Buktikan Statement Cinta Bogor

BOGOR - Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Banten Dewan pimpinan cabang (DPC) Kota Bogor, keberadaanya kini telah resmi dan...

Berita Terkait
publikbicara.com