SUKAJAYA – Usai melakukan peninjauan pembangunan jalan di lokasi ruas jalan Cigudeg – Kiarasari, Ketua fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jabar, Asep Wahyu Wijaya bersama Wakil ketua Komisi 3 fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana juga mengunjungi huntara di wilayah Kecamatan Sukajaya.
Sebagaimana telah diketahui daerah Kecamatan Sukajaya, pada akhir 2020 lalu mengalami bencana alam banjir dan longsor yang cukup parah sehingga menyebabkan banyak ribuan rumah dan ruas jalan menjadi rusak dan terputus.
“Banyak ribuan warganya pun kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi ke hunian sementara (huntara) yang dibangunkan dalam kondisi darurat,”ujar Politikus Demokrat Asal Bogor Barat Asep Wahyu Wijaya kepada wartawan kemarin.
Politisi Demokrat ini menjelaskan, sebenarnya, alokasi bantuan anggaran keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk penanganan dampak bencana ini cukup besar, selain diperuntukan untuk pembangunan ruas jalan Cigudeg – Kiarasari – Cisangku dengan bantuan anggaran sekitar 28 Miliar, ada juga bantuan untuk ruas jalan Kiarabeha – Pasirmadang – Cileuksa sebesar 25 M dan pembangunan rumah relokasi khusus masyarakat korban terdampak bencana alam yakni sebesar 25 Miliar yang akan disebar di kecamatan Sukajaya dan Cigudeg.
“Hanya mengingat kondisi anggaran di Pemprov Jabar tahun ini mengalami defisit. Sejujurnya saya cukup khawatir juga apabila pembangunan ruas jalan ke Cileuksa dan pembangunan rumah relokasi hunian tetap (Huntap) khusus warga korban terdampak bencana alam terkena efisiensi atau dicoret kegiatannya karena sumber anggarannya murni berasal dari APBD Jabar,”Terang Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya.
Meski demikian kata Anggota Dewan Provinsi Jabar AW sapaan akrab Asep Wahyu Wijaya mengatakan, saya sendiri berharap, anggaran untuk pembangunan ruas jalan ke Cileuksa dan pembangunan rumah khusus relokasi warga korban bencana alam yang saat ini masih tinggal di huntara bisa pindah ke tempat yang jauh lebih layak dan nyaman.
“Namun, semuanya tentu akan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar selalu bisa melakukan negosiasi maksimal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) agar kedua kegiatan itu bisa tetap direalisasikan dan tidak terkena efisiensi anggaran di pemkab Bogor,”Tandas politisi berlambang bintang mercy asal dapil Kabupaten Bogor ini.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Asep Wahyu Wijaya yang telah menerima usulan kami dari DPRD Kabupaten Bogor terkait recovery kebencanaan, dan Kang AW juga tidak hanya menerima usulan saja namun faktanya kang Asep Wahyu turun langsung kelapangan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat yang hampir 2 tahun ini memprihatinkan akibat terlalu lama menempati rumah hunian sementara akibat dampak bencana alam 2020 lalu.
“Saya bersama DPRD Provinsi Jabar kang AW turun langsung meninjau dan melihat kondisi kondisi masyarakat yang masih tinggal dihunian sementara (Huntara) yang ditempati masyarakat korban bencana alam dengan insfratuktur yang masih belum layak dan memadai untuk ditempati oleh ribuan korban bencana alam longsor itu,”terangnya.
Kendati demikian, kata Aan politisi golkar ini menjelaskan, bahwa pasca bencana dan sampai saat ini masih banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang kehilangan rumahnya akibat bencana alam longsor pada 2020 lalu, sehingga itu berdampak pada hilangnya sumber mata pencarian warga.
Kemudian rumah masyarakat yang rusak dan hilang akibat tertimbun bencana longsor, sampai saat ini belum juga ada kejelasan, dan tadi sudah saya sampaikan kepada kang Asep Wahyu DPRD Provinsi Jabar, bahkan tidak hanya infrastuktur yang diberikan oleh Pemprov Jabar untuk pemulihan pasca bencana longsor, tapi walau bagaimana pun Pemprov Jabar juga telah mendorong dan memberikan anggaran bantuan untuk relokasi Huntap korban bencana longsor, sekalipun memang perlu tahapan karena masih banyak insfratruktur dampak bencana yang belum tercover oleh APBD.
Mudah – mudahan dari sekian ribu pengungsi korban bencana alam longsor yang ada di huntara saat ini dapat kita dorong anggarannya sehingga kerja sama sinergi antar kabupaten bogor dengan Pemprov Jabar yang di fasilitasi oleh DPRD Provinsi kang AW tadi bisa lebih maksimal lagi dalam mendorong anggaran pasca bencana untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
“Mudah – Mudahan penderitaan-penderitaan yang di alami oleh masyarakat sukajaya, kaitan dengan insfrastuktur kemudian juga dengan huntara bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga kami DPRD Kabupaten Bogor bersama kang Asep Wahyu DPRD Provinsi akan mendorong anggaran untuk bisa merealisasikan pembangunan relokasi hunian tetap (Huntap) oleh Pemkab Bogor, sehingga DPRD menginginkan pembangunan Huntap dapat selesai dan rampung pada tahun 2022 ini,”pungkasnya. (Agus Komeng).
