31.5 C
Bogor
Jumat, 17 September 2021

Gedung Kementerian Hukum dan HAM Di Demo, Ini Penyebabnya

Berita Populer

- Advertisement -

JAKARTA-Puluhan Mahasiswa dari Komunitas Penyuara Hukum dan Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, DKI Jakarta pada Selasa 4/05/2021 kemarin.

Pasalnya Terkait dengan peristiwa Hukum perlampauan batas waktu yang diberikannya Hal Izin Luar Biasa oleh lapas kelas II a Abepura Papua kepada terpidana berinisial E.D yang telah menjadi Calon dalam pesta demokrasi di Yalimo Papua itu tidak sempurna nya garis lurus ketegakkan Hukum Pemilu.

Menurut kordinator Aksi Putra mengatakan, akibat tidak sempurna nya garis lurus ketegakkan hukum pemilu yang mengatur tentang persyaratan calon yang telah menjadi terpidana sebagai mana yang di amanat kan oleh Undang-Undang pemerintah.

Baca Juga :  Waspada, Jakarta Potensi Banjir Dampak Cuaca Ekstrem
- Advertisement -

“Jika saja penegak hukum pemilu yang mengatur tentang persyaratan calon yang telah menjadi terpidana, diterapkan secara tegak. Maka, terpidana berinisial ED patut dinilai telah gugur dalam kepesertaan nya untuk mengikuti pesta demokrasi di yalimo Papua,” ujarnya.

Baca Juga :  Ayu Ting Ting Serius Bakal Penjarakan Haters Demi Bilqis

Menurut Ia tidak akan terjadi peristiwa pemberian izin Luar Biasa oleh lapas kelas II a Abepura, kepada terpidana berinisial ED yang pada saat ini seolah olah masih sah menjadi calon dalam pesta demokrasi di Yalimo Papua.

“Ada Dua Undang-undang yang di langgar. Pertama, batas waktu yang di berikan oleh lapas kelas II a Abepura kepada terpidana berinisial ED adalah selama 6 hari. Padahal, batas waktu yang di berikan oleh Undang-Undang Untuk Izin Luar biasa hanya 1×24 jam saja. Yang kedua, Izin Luar Biasa yang di berikan oleh Lapas, patut di yakini mengikuti proses pilkada, ” katanya.

Baca Juga :  Waspada, Hari Ini Bogor Diprediksi Akan Hujan
- Advertisement -

Maka Komunitas Penyuara Hukum dan Keadilan menuntut kepada Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Untuk tegakkan kembali peraturan perundang-undang pasal 52 peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

“Demi penegakan supremasi hukum yang merupakan salah satu Syarat mutlak tercapainya tujuan Nasional dan Bebaskan Hukum dari intervensi kehendak politik, ”
(Andri)

- Advertisement -
Bogor
scattered clouds
31.5 ° C
31.5 °
31.5 °
46 %
2.6kmh
39 %
Jum
31 °
Sab
32 °
Ming
31 °
Sen
30 °
Sel
31 °

Berita terbaru

Jalan Raya Kalongliud Dicuekin Pemkab Bogor

NANGGUNG - Sudah terlalu lama Jalan raya kalong liud, Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung banyak jalan berlubang yang begitu...

Berita Terkait
publikbicara.com