JAKARTA — Dua kubu Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saling klaim keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Kubu AHY menyatakan AD/ART Demokrat yang sah ialah versi tahun 2020 yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sedangkan kubu Moeldoko berpendapat AD/ART yang sah kini tahun 2005.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan kubu Moeldoko telah menghina Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly lantaran menyebut AD/ART yang sah tahun 2005.
“Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan, berani-beraninya menghina Menhukham dan staf serta menuduh Kemenhukham tidak cakap melaksanakan tugasnya,” kata Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun mengatakan AD/ART yang sah saat ini adalah tahun 2005 karena KLB Demokrat Sibolangit telah membatalkan AD/ART versi tahun 2020.
“Kami sudah cabut AD/ART (versi tahun 2020) di KLB,” kata Jhoni dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).
Jhoni mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD hanya dua pihak yang berwenang menentukan keabsahan AD/ART partai, yakni pengadilan dan forum kongres partai.
Menurutnya, pemerintah hanya berwenang memproses AD/ART secara administratif. Jhoni menyebut pemerintah tak berwenang menentukan versi AD/ART Demokrat yang sah.
“Silakan, itu nanti kan akan diverifikasi oleh pakar hukum yang nantinya masuk proses di pengadilan,” kata Jhoni.
Sebelumnya, Mahfud menyatakan pemerintah mengakui AD/ART Demokrat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 lalu. Pemerintah juga masih mengakui kepengurusan Demokrat pimpinan AHY.
“AD/ART yang berlaku yang mana? Yang sekarang masih terdaftar,” kata Mahfud dalam program Mata Najwa di Trans 7, Rabu (10/3) malam.
Sumber :Cnn Indonesia
