BOGOR – Pasca dilantik menjadi Bupati Bogor ditahun 2018 bersama wakilnya Iwan Setiawan, pemerintahan Kabupaten Bogor belum menemukan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahannya, memang beberapa hal yang tidak diprediksi terjadi seperti bencana alam di awal tahun 2020 yang cukup dahsyat di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat ditambah sejak Maret 2020 pandemi Covid-19 melanda.
Salah satu penggiat media sosial dan politik di Kabupaten Bogor yang juga founder Suara Warga Bogor, Susilo Utomo menyampaikan, bahwa Bupati Bogor, Ade Yasin harus tegas melihat segala permasalahan yang ada terutama dari sisi tata kelola pemerintahan.
“Seperti yang kita ketahui bahwa sejak dilantik sejak tahun 2018, Pemerintahan Kabupaten Bogor dibawah komando Ade Yasin terus dihujani kritik dalam hal tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran, berkaca dari SILPA tahun 2019 yang lebih dari 1 Triliyun menjadikan cerminan bahwa SKPD dibawah komando Bupati Ade Yasin belum bisa menterjemahkan program kerja Pemkab Bogor, Bupati harus tegas jika ada yang tidak benar berdasarkan data dan fakta,” ungkap Susilo Utomo kepada wartawan pada, Jumat (19/02/2021).
Mantan aktivis PMII Ciputat itu juga menambahkan, bahwa beberapa kali Bupati melakukan perombakan struktur SKPD, tapi hingga hari ini menurutnya belum maksimal dari sisi pengejewantahan program kerja.
“Terutama di sisi penggunaan anggaran yang tidak cermat dan tidak selesai dikerjakan oleh SKPD sehingga tak kurang mulai dari anggota DPRD hingga aktivis kemahasiswaan bersuara lantang di media,” tambahnya.
Dirinya juga meminta, agar sinergitas antara eksekutif dan legislatif terjalin baik karena idealnya dalam sebuah struktur pemerintahan daerah, dua lembaga itu merupakan kunci dari stabilnya perjalanan pemerintahan sebuah daerah.
“Karena sebagus apapun program kerja eksekutif ketika proses penganggaran yang ada di legislatif tidak di dukung ya sama saja, begitupun sebaliknya ketika anggaran yang sudah dianggarkan legislatif tidak dijalankan maksimal oleh eksekutif maka program tidak akan jalan dan malah berimbas kerugiannya kepada masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai APBD,” pungkasnya.
(Tim)
