JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha tiga perusahaan pembiayaan (multifinance). Mereka adalah, PT Daya Sembada Finance, PT Panen Arta Indonesia Multifinance, dan PT Otomas Multifinance.
Dalam situs ojk.go.id, dikutip Jumat (29/1), pembekuan kegiatan usaha Daya Sembada Finance dilakukan karena mereka tidak memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 11 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Yaitu, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 9 atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 10.
“Dengan dibekukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut di atas, maka Daya Sembada Finance dilarang melakukan kegiatan usaha,” kata OJK.
Untuk Panen Arta Indonesia Multifinance, pembekuan dilakukan karena mereka dianggap telah melanggar Pasal 37, 47 ayat 2, 50 ayat 4, 53 ayat 1, 66 ayat 1, dan 93 ayat 6 POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Kemudian, Pasal 15 huruf a, 25 ayat 1, 57 ayat 2, 59 ayat 1 POJK Nomor 23/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Sementara Otomas Multifinance, pembekuan dilakukan karena mereka tidak memenuhi Pasal 59 ayat 3 POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan terkait rasio saldo piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (NPF).
Selain membekukan usaha tiga perusahaan tersebut, mereka juga mencabut izin usaha dua multifinance sepanjang Januari 2020.
Mereka ialah PT Wannamas Multi Finance dan PT Mirasurya Multi Finance. Untuk Wannamas, izin usaha dicabut lewat Keputusan DK OJK Nomor KEP-63/D.05/2020 pada 30 Desember 2020. Perusahaan beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok C/L Jalan Ir H Juanda No 5 Kelurahan Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan.
“Dengan dicabutnya izin usaha, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tulis OJK.
Hak dan kewajiban tersebut, antara lain penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan atau pemberi dana yang berkepentingan, memberikan informasi kepada debitur, kreditur dan pemberi dana mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
Sementara itu terkait Mirasurya, pencabutan izin usaha diputuskan melalui Keputusan DK OJK Nomor KEP-62/D.05/2020 pada 29 Desember 2020.
Perusahaan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269, Bandung, Jawa Barat, itu mengubah kegiatan usahanya, sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan.
“Selain itu, berdasarkan perubahan anggaran dasar tersebut, PT Mirasurya Multi Finance telah melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Mirasurya Multi Sarana,” terang OJK.
Sumber:Cnn Indonesia
