CIBINONG – Tahun anggaran 2020 menjadi sebuah anomali di perjalanan pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Bogor, badai pandemi Covid-19 yang dahsyat menghantam menjadikan pukulan telak hampir di semua lini kehidupan masyarakat akan tetapi ini bukan menjadi alasan utama carut marutnya proyek-proyek pembangunan terutama di bidang Infrastruktur Kabupaten Bogor, banyaknya proyek yang tidak selesai bukan semata faktor pandemi tapi dari sisi perencanaan banyak masalah yang akhirnya menjadikan tidak maksimalnya pembangunan yang di biayai dari uang rakyat.
Aan Triana Al Muharom, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menyatakan, bahwa dirinya bersama seluruh anggota Komisi III yang membidangi pembangunan terus turun ke lapangan mengumpulkan data-data terkait mengapa banyak sekali proyek pembangunan dengan nominal cukup besar terutama di sektor infrastruktur tidak selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
“Kami dari komisi III akan terus melakukan kunjungan lapangan di berbagai proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor yang belum selesai dikerjakan agar kami tahu dan dapatkan data yang komprehensif terkait apa si kendala yang terjadi kok bisa tidak selesai tepat waktu pengerjaannya, jelas masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati hasil pembangunan tepat waktu padahal sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Bogor 2020,” ungkap Politisi Partai Golkar ini kepada wartawan, pada (15/01/2021)
Dirinya menambahkan bahwa mayoritas permasalahan yang terjadi di proyek-proyek yang komisi III kunjungi adalah dari sisi perencanaan proyek yang gagal bahkan ada konsultan perencanaan yang tidak pernah turun ke lapangan sehingga tidak tahu dan memahami kondisi lokasi yang akan dibangun, sehingga banyak pelaksana meminta addendum perubahan perencanaan yang memakan waktu.
“Konsultan perencana proyek ini harusnya jadi kunci utama, jangan ada konsultan yang bikin perencanaan ‘copy paste’ ini banyak kita temukan dilapangan ya harus turun langsung ke lokasi agar tahu dan bisa komprehensif dalam menyusun perencanaan pembangunan, akhirnya karena gagal di perencanaan banyak pelaksana yang meminta addendum untuk merubah perencanaan dan memakan waktu lagi sehingga kaya begini akhirnya banyak yang ga selesai pengerjaan tepat waktu,” sambung mantan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bogor ini.
Aan menambahkan, untuk pekerjaan yang tidak selesai hingga 31 Desember 2020 memang diberikan waktu tambahan 50 hari akan tetapi Aan menegaskan kepada para pelaksana pekerjaan bukan hanya mengejar bobot pekerjaan saja tapi kualitas tetap menjadi yang utama.
“Kualitas tetap harus diperhatikan sesuai dengan spek yang diajukan kalau ternyata tidak sesuai kualitasnya ya tetap akan kita permasalahkan apalagi ini kan biayanya pakai uang rakyat yang harus benar-benar dipertanggung jawabkan penggunaannya, pokoknya jangan main-main jika ada yang menyepelekan kita akan laporkan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini di tayangkan, Kepala Dinas Dinas PUPR Kabupaten Bogor Belum memberikan belum merespon.
(Tim)
